Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

• Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
• Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

• Pengantar tindak pidana ekonomi
• Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

• Pengantar tindak pidana korporasi
• Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

• Pengantar tindak pidana pasar modal
• Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

• Pengantar tindak pidana lingkungan
• Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Jenis kejahatan di bidang perpajakan
• Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

• Pengantar tindak pidana perbankan
• Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

• Pengantar tindak pidana korupsi
• Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pengantar tindak pidana pencucian uang
• Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

1.2 #2. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

1.3 #3. Jenis sanksi yang termuat dalam UU Perbankan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu:

1.4 #4. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, salah satunya adalah Prinsip yang membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya, dikenal juga dengan prinsip apakah?

1.5 #5. Insider trading adalah istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor, secara yuridis ditemukan beberapa elemen dari stastus pranata hukum Insider trading, yaitu sebagai berikut:

1.6 #6. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1.7 #7. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perpajakan, berikut ini merupakan beberapa aturan hukum mengenai perpajakan, kecuali :

1.8 #8. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana yaitu:

1.9 #9. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

1.10 #10. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.11 #11. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.12 #12. Proses Pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk ciri-ciri penting dari :

1.13 #13. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan, undang-undang yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan adalah, kecuali :

1.14 #14. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

1.15 #15. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

1.16 #16. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

1.17 #17. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

1.18 #18. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

1.19 #19. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.20 #20. Istilah culpose delicten, adalah:

1.21 #21. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

1.22 #22. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

1.23 #23. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

1.24 #24. Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengatur tentang 2 (dua) macam delik tindak pidana, berupa :

1.25 #25. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

1.26 #26. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

1.27 #27. Undang-Undang yang mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam:

1.28 #28. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

1.29 #29. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

1.30 #30. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam beberapa tahapan, tahapan yang tidak termasuk dalam pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut, adalah:

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

Artikel Terkait

#1. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

#2. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

Economic crime as crime undertaken for economic motives

Economic crime as crime undertaken for economic motives

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

Property Crime

Property Crime

Regulatory Crime

Regulatory Crime

#3. Jenis sanksi yang termuat dalam UU Perbankan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu:

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Sanksi Administrasi

Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Sanksi Administrasi

Semua Salah

Semua Salah

Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi

Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi

#4. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, salah satunya adalah Prinsip yang membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya, dikenal juga dengan prinsip apakah?

Prinsip pertanggungjawaban pengganti (Viciarious liability)

Prinsip pertanggungjawaban pengganti (Viciarious liability)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga (rebuttable presumption of liability principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga (rebuttable presumption of liability principle)

Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle)

Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur, kesalahan (fault liability, liability based on fault principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur, kesalahan (fault liability, liability based on fault principle)

#5. Insider trading adalah istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor, secara yuridis ditemukan beberapa elemen dari stastus pranata hukum Insider trading, yaitu sebagai berikut:

Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information

Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information

Dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan di dalam perusahaan

Dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan di dalam perusahaan

Adanya informasi publik

Adanya informasi publik

Bertujuan mendapatkan keuntungan yang layak

Bertujuan mendapatkan keuntungan yang layak

#6. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1948

1948

1947

1947

1945

1945

1946

1946

#7. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perpajakan, berikut ini merupakan beberapa aturan hukum mengenai perpajakan, kecuali :

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Jo UU. Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Jo UU. Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Jo UU. Nomor 17 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Jo UU. Nomor 17 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo UU. Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo UU. Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

#8. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana yaitu:

Percobaan

Percobaan

Kejahatan

Kejahatan

Pelanggaran

Pelanggaran

Denda

Denda

#9. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak diinvestasikan

Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak diinvestasikan

Bukan dalam kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap

Bukan dalam kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap

Terjadi Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dana tau staf perusahaan swasta

Terjadi Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dana tau staf perusahaan swasta

Kejahatan yang dilakukan hanya satu kali

Kejahatan yang dilakukan hanya satu kali

#10. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Tjitrosoedibio

Tjitrosoedibio

Subekti

Subekti

David M. Chalmers

David M. Chalmers

Jermy Pope

Jermy Pope

#11. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

penurunan tingkat kesehatan bank

penurunan tingkat kesehatan bank

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

#12. Proses Pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk ciri-ciri penting dari :

The fraudulent destruction

The fraudulent destruction

Economic Crime

Economic Crime

Deceptive business practices

Deceptive business practices

Commercial bribery

Commercial bribery

#13. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan, undang-undang yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan adalah, kecuali :

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998

#14. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

Banking violations by bank officers and employees

Banking violations by bank officers and employees

Kejahatan sosio-ekonomi

Kejahatan sosio-ekonomi

Credit card frauds

Credit card frauds

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

#15. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

Managerial Transaction Cost

Managerial Transaction Cost

Transaction Cost

Transaction Cost

Political Transaction Cost

Political Transaction Cost

Market Transaction Cost

Market Transaction Cost

#16. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

Vicarious liability

Vicarious liability

Strict liability

Strict liability

Absolute liability

Absolute liability

Liability based on fault.

Liability based on fault.

#17. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

20 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

20 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

17 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

17 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

15 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

15 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#18. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

Kesalahan pelaku

Kesalahan pelaku

Kelemahan sistem informasi dan teknologi yang kurang baik

Kelemahan sistem informasi dan teknologi yang kurang baik

Kelemahan peraturan

Kelemahan peraturan

Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme

Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme

#19. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Penempatan (placement),

Penempatan (placement),

Transfer (layering)

Transfer (layering)

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Sistem Perbankan ( banking system)

Sistem Perbankan ( banking system)

#20. Istilah culpose delicten, adalah:

Tindak Pidana sengaja

Tindak Pidana sengaja

Tindak Pidana aktif

Tindak Pidana aktif

Tindak Pidana positif

Tindak Pidana positif

Tindak Pidana tidak sengaja

Tindak Pidana tidak sengaja

#21. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa

Keterangan Saksi

Keterangan Saksi

Benda yang digunakan dalam Tindak Pidana

Benda yang digunakan dalam Tindak Pidana

Keterangan Ahli

Keterangan Ahli

#22. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

#23. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

Andenaes Johannes

Andenaes Johannes

Braithwaite, 1982

Braithwaite, 1982

Clarke, Michael

Clarke, Michael

Shapiro, 1976

Shapiro, 1976

#24. Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengatur tentang 2 (dua) macam delik tindak pidana, berupa :

Delik kesengajaan dan Delik Materil

Delik kesengajaan dan Delik Materil

Delik Formil dan Delik kealpaan

Delik Formil dan Delik kealpaan

Delik Formil dan Delik Materil

Delik Formil dan Delik Materil

Delik kesengajaan dan Delik kealpaan

Delik kesengajaan dan Delik kealpaan

#25. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

Salah Semua

Salah Semua

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

#26. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 35 A ayat (1)

Pasal 35 A ayat (1)

Pasal 36 A ayat (5)

Pasal 36 A ayat (5)

Pasal 36 A ayat (1)

Pasal 36 A ayat (1)

#27. Undang-Undang yang mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam:

UU No. 23 Tahun 1998 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1998 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2008

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2008

UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2009

#28. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena peluang

Korupsi karena peluang

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi untuk memperkaya diri

Semua Benar

Semua Benar

#29. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

Put atau call option

Put atau call option

Sale against the Box

Sale against the Box

Exchange-based transaction

Exchange-based transaction

Shortsale

Shortsale

#30. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam beberapa tahapan, tahapan yang tidak termasuk dalam pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut, adalah:

Tahapan Pertama (Tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan)

Tahapan Pertama (Tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan)

Tahapan Kedua (Tahapan ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha)

Tahapan Kedua (Tahapan ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha)

Tahapan Keempat (Tahapan ini ditandai dengan globalisasi dan peningkatan interdependensi antar negara di semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi)

Tahapan Keempat (Tahapan ini ditandai dengan globalisasi dan peningkatan interdependensi antar negara di semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi)

Tahapan Ketiga (Tahapan ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulainya pada waktu dan setelah Perang Dunia II)

Tahapan Ketiga (Tahapan ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulainya pada waktu dan setelah Perang Dunia II)

Finish