Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

• Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
• Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

• Pengantar tindak pidana ekonomi
• Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

• Pengantar tindak pidana korporasi
• Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

• Pengantar tindak pidana pasar modal
• Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

• Pengantar tindak pidana lingkungan
• Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Jenis kejahatan di bidang perpajakan
• Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

• Pengantar tindak pidana perbankan
• Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

• Pengantar tindak pidana korupsi
• Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pengantar tindak pidana pencucian uang
• Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

1.2 #2. Peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kerakyatan di Indonesia terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal berapakah dalam UUD 1945 ?

1.3 #3. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

1.4 #4. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, dibawah ini yang bukan merupakan konsekuensi atas perluasan ketentuan pasal tersebut adalah :

1.5 #5. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

1.6 #6. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.7 #7. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

1.8 #8. Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 (kesengajaan), adapun maksimum ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut :

1.9 #9. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

1.10 #10. Insider trading adalah istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor, secara yuridis ditemukan beberapa elemen dari stastus pranata hukum Insider trading, yaitu sebagai berikut:

1.11 #11. Dalam Rencana Pembangunan Masa Orde Lama pemerintah membuat suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI, perencanaan ditujukan terhadap bidang- bidang, kecuali:

1.12 #12. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

1.13 #13. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1.14 #14. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

1.15 #15. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

1.16 #16. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

1.17 #17. Tindak pidana Korupsi mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat …

1.18 #18. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

1.19 #19. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.20 #20. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

1.21 #21. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

1.22 #22. Crimes against banking adalah…..

1.23 #23. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja secara efisien, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum, penjelasan tersebut merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi, konsep diatas dikenal juga dengan konsep?

1.24 #24. Asas yang merupakan hasil pemikiran Pada Abad 19 dimana menjelaskan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah asas….

1.25 #25. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu “Business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

1.26 #26. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.27 #27. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.28 #28. Bentuk-Bentuk tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kecuali:

1.29 #29. Definisi Pajak “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” definisi tersebut berasal dari manakah?

1.30 #30. Pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana” adalah pendapat hukum dari ………

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

Artikel Terkait

#1. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

Korupsi karena peluang

Korupsi karena peluang

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena kebutuhan

Semua Benar

Semua Benar

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi untuk memperkaya diri

#2. Peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kerakyatan di Indonesia terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal berapakah dalam UUD 1945 ?

Pasal 32 UUD 1945

Pasal 32 UUD 1945

Pasal 34 UUD 1945

Pasal 34 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 31 UUD 1945

Pasal 31 UUD 1945

#3. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

Market Transaction Cost

Market Transaction Cost

Transaction Cost

Transaction Cost

Managerial Transaction Cost

Managerial Transaction Cost

Political Transaction Cost

Political Transaction Cost

#4. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, dibawah ini yang bukan merupakan konsekuensi atas perluasan ketentuan pasal tersebut adalah :

Tindak Pidana Ekonomi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri

Tindak Pidana Ekonomi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri

Ancaman hukuman tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana

Ancaman hukuman tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

UU TPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

UU TPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

#5. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

Korupsi karena perintah

Korupsi karena perintah

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi karena peluang

Korupsi karena peluang

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena kebutuhan

#6. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

penurunan tingkat kesehatan bank

penurunan tingkat kesehatan bank

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

#7. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

Menghitung atau menetapkan pajak

Menghitung atau menetapkan pajak

#8. Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 (kesengajaan), adapun maksimum ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut :

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

#9. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

Bab VI

Bab VI

Bab IV

Bab IV

Bab V

Bab V

Bab VII

Bab VII

#10. Insider trading adalah istilah teknis yang hanya dikenal di pasar modal. Istilah tersebut mengacu kepada praktek di mana orang dalam (corporate insider) melakukan transaksi sekuritas dengan menggunakan informasi eksklusif yang mereka miliki yang belum tersedia bagi masyarakat atau investor, secara yuridis ditemukan beberapa elemen dari stastus pranata hukum Insider trading, yaitu sebagai berikut:

Adanya informasi publik

Adanya informasi publik

Bertujuan mendapatkan keuntungan yang layak

Bertujuan mendapatkan keuntungan yang layak

Dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan di dalam perusahaan

Dilakukan oleh orang yang tidak berkepentingan di dalam perusahaan

Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information

Perdagangan dimotivisir oleh adanya inside information

#11. Dalam Rencana Pembangunan Masa Orde Lama pemerintah membuat suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI, perencanaan ditujukan terhadap bidang- bidang, kecuali:

Peternakan

Peternakan

Perindustrian

Perindustrian

Pertanian

Pertanian

Teknologi dan Informasi

Teknologi dan Informasi

#12. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

Lilik Mulyadi

Lilik Mulyadi

Harkristuti Harkrisnowo

Harkristuti Harkrisnowo

Muladi

Muladi

Andi Hamzah

Andi Hamzah

#13. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1946

1946

1947

1947

1945

1945

1948

1948

#14. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dan sebagainya

Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dan sebagainya

White Collar Crime (WCC) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun

White Collar Crime (WCC) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun

White Collar Crime (WCC) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks

White Collar Crime (WCC) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks

Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi

Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi

#15. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

Bank

Bank

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan

Perbankan

Perbankan

#16. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

#17. Tindak pidana Korupsi mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat …

6 Tahun

6 Tahun

7 Tahun

7 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

4 Tahun

4 Tahun

#18. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

Terjadi Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dana tau staf perusahaan swasta

Terjadi Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dana tau staf perusahaan swasta

Bukan dalam kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap

Bukan dalam kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap

Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak diinvestasikan

Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak diinvestasikan

Kejahatan yang dilakukan hanya satu kali

Kejahatan yang dilakukan hanya satu kali

#19. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Transfer (layering)

Transfer (layering)

Penempatan (placement),

Penempatan (placement),

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Sistem Perbankan ( banking system)

Sistem Perbankan ( banking system)

#20. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

Property Crime

Property Crime

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

Economic crime as crime undertaken for economic motives

Economic crime as crime undertaken for economic motives

Regulatory Crime

Regulatory Crime

#21. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

Bank Indonesia

Bank Indonesia

PPATK

PPATK

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

#22. Crimes against banking adalah…..

Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana-tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank (bank sebagai sasaran tindak pidana)

Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana-tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank (bank sebagai sasaran tindak pidana)

Kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

Kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

Bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan)

Bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan)

Semua Salah

Semua Salah

#23. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja secara efisien, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum, penjelasan tersebut merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi, konsep diatas dikenal juga dengan konsep?

Kodifikasi

Kodifikasi

Prediktabilitas

Prediktabilitas

Akomodasi

Akomodasi

Kemampuan Procedural

Kemampuan Procedural

#24. Asas yang merupakan hasil pemikiran Pada Abad 19 dimana menjelaskan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah asas….

Geen strarf zonder schuld

Geen strarf zonder schuld

Societas delinquere non potest

Societas delinquere non potest

Naturlijke persoon

Naturlijke persoon

Actus non factim reum, nisi mens sit rea

Actus non factim reum, nisi mens sit rea

#25. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu “Business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

Braithwaite

Braithwaite

Shrager & Short

Shrager & Short

Clarke, Michael

Clarke, Michael

Shapiro

Shapiro

#26. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Sistem Perbankan ( banking system)

Sistem Perbankan ( banking system)

Penempatan (placement), B

Penempatan (placement), B

Transfer (layering)

Transfer (layering)

#27. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Jermy Pope

Jermy Pope

David M. Chalmers

David M. Chalmers

Tjitrosoedibio

Tjitrosoedibio

Subekti

Subekti

#28. Bentuk-Bentuk tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kecuali:

Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak katas biaya terhukum

Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak katas biaya terhukum

Perbuatan Pidana di lingkungan bisnis

Perbuatan Pidana di lingkungan bisnis

Penempatan perusahaan di bawah pengampunan

Penempatan perusahaan di bawah pengampunan

Pembayaran uang jaminan

Pembayaran uang jaminan

#29. Definisi Pajak “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” definisi tersebut berasal dari manakah?

Definisi Prancis, dalam buku Leory Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances

Definisi Prancis, dalam buku Leory Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances

Definisi Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essays in Taxation

Definisi Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essays in Taxation

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919)

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919)

Definisi Phillip E. Taylor dalam bukunya The Economics of Public Finance 1984

Definisi Phillip E. Taylor dalam bukunya The Economics of Public Finance 1984

#30. Pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana” adalah pendapat hukum dari ………

Metzger

Metzger

Moeljatno

Moeljatno

Van Hamel

Van Hamel

Simons

Simons

Finish