Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

• Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
• Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

• Pengantar tindak pidana ekonomi
• Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

• Pengantar tindak pidana korporasi
• Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

• Pengantar tindak pidana pasar modal
• Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

• Pengantar tindak pidana lingkungan
• Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Jenis kejahatan di bidang perpajakan
• Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

• Pengantar tindak pidana perbankan
• Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

• Pengantar tindak pidana korupsi
• Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pengantar tindak pidana pencucian uang
• Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia (sebagai bank sentral) secara periodic dengan data yang tidak benar dikenal dengan istilah :

1.2 #2. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, dibawah ini yang bukan merupakan konsekuensi atas perluasan ketentuan pasal tersebut adalah :

1.3 #3. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

1.4 #4. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.5 #5. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

1.6 #6. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

1.7 #7. Undang-Undang yang mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam:

1.8 #8. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

1.9 #9. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perpajakan, berikut ini merupakan beberapa aturan hukum mengenai perpajakan, kecuali :

1.10 #10. Dalam Rencana Pembangunan Masa Orde Lama pemerintah membuat suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI, perencanaan ditujukan terhadap bidang- bidang, kecuali:

1.11 #11. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

1.12 #12. Istilah culpose delicten, adalah:

1.13 #13. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Transaksi Keuangan adalah:

1.14 #14. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

1.15 #15. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

1.16 #16. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.17 #17. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

1.18 #18. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

1.19 #19. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

1.20 #20. Asas yang merupakan hasil pemikiran Pada Abad 19 dimana menjelaskan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah asas….

1.21 #21. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

1.22 #22. Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 (kesengajaan), adapun maksimum ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut :

1.23 #23. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

1.24 #24. Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana, Hal tersebut merupakan tahapan pencucian uang yang dinamakan:

1.25 #25. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.26 #26. Tindak pidana Korupsi mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat …

1.27 #27. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

1.28 #28. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

1.29 #29. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja secara efisien, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum, penjelasan tersebut merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi, konsep diatas dikenal juga dengan konsep?

1.30 #30. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

Artikel Terkait

#1. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia (sebagai bank sentral) secara periodic dengan data yang tidak benar dikenal dengan istilah :

Business crime

Business crime

Window Dressing

Window Dressing

Economic crime

Economic crime

Economic abuses

Economic abuses

#2. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, dibawah ini yang bukan merupakan konsekuensi atas perluasan ketentuan pasal tersebut adalah :

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

UU TPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

UU TPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

Tindak Pidana Ekonomi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri

Tindak Pidana Ekonomi merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri

Ancaman hukuman tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana

Ancaman hukuman tidak disamakan dengan pelaku tindak pidana

#3. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

Pasal 36 A ayat (5)

Pasal 36 A ayat (5)

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 35 A ayat (1)

Pasal 35 A ayat (1)

Pasal 36 A ayat (1)

Pasal 36 A ayat (1)

#4. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Subekti

Subekti

Tjitrosoedibio

Tjitrosoedibio

Jermy Pope

Jermy Pope

David M. Chalmers

David M. Chalmers

#5. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

#6. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Menghitung atau menetapkan pajak

Menghitung atau menetapkan pajak

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

#7. Undang-Undang yang mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam:

UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1998 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1998 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2008

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2008

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2009

#8. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

Strict liability

Strict liability

Vicarious liability

Vicarious liability

Liability based on fault.

Liability based on fault.

Absolute liability

Absolute liability

#9. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perpajakan, berikut ini merupakan beberapa aturan hukum mengenai perpajakan, kecuali :

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Jo UU. Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Jo UU. Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo UU. Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo UU. Nomor 10 Tahun 1998

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Jo UU. Nomor 17 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Jo UU. Nomor 17 tahun 2000

#10. Dalam Rencana Pembangunan Masa Orde Lama pemerintah membuat suatu perencanaan beberapa sektor ekonomi dan diberi nama Plan Produksi Tiga Tahun RI, perencanaan ditujukan terhadap bidang- bidang, kecuali:

Pertanian

Pertanian

Teknologi dan Informasi

Teknologi dan Informasi

Peternakan

Peternakan

Perindustrian

Perindustrian

#11. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

Bab V

Bab V

Bab IV

Bab IV

Bab VII

Bab VII

Bab VI

Bab VI

#12. Istilah culpose delicten, adalah:

Tindak Pidana tidak sengaja

Tindak Pidana tidak sengaja

Tindak Pidana sengaja

Tindak Pidana sengaja

Tindak Pidana positif

Tindak Pidana positif

Tindak Pidana aktif

Tindak Pidana aktif

#13. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Transaksi Keuangan adalah:

Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

#14. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

Braithwaite, 1982

Braithwaite, 1982

Shapiro, 1976

Shapiro, 1976

Clarke, Michael

Clarke, Michael

Andenaes Johannes

Andenaes Johannes

#15. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

Badan Pemeriksa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

#16. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Penempatan (placement),

Penempatan (placement),

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Transfer (layering)

Transfer (layering)

Sistem Perbankan ( banking system)

Sistem Perbankan ( banking system)

#17. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

Undang-Undang No 15 tahun 2002

Undang-Undang No 15 tahun 2002

Undang-Undang No 8 tahun 2010

Undang-Undang No 8 tahun 2010

Undang-Undang No 8 tahun 2009

Undang-Undang No 8 tahun 2009

Undang-Undang No 15 tahun 2000

Undang-Undang No 15 tahun 2000

#18. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah

Badan hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain tersebut

Badan hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain tersebut

Kedua-duanya

Kedua-duanya

Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin

Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin

#19. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi karena peluang

Korupsi karena peluang

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena perintah

Korupsi karena perintah

#20. Asas yang merupakan hasil pemikiran Pada Abad 19 dimana menjelaskan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah asas….

Geen strarf zonder schuld

Geen strarf zonder schuld

Naturlijke persoon

Naturlijke persoon

Societas delinquere non potest

Societas delinquere non potest

Actus non factim reum, nisi mens sit rea

Actus non factim reum, nisi mens sit rea

#21. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

Transaction Cost

Transaction Cost

Market Transaction Cost

Market Transaction Cost

Managerial Transaction Cost

Managerial Transaction Cost

Political Transaction Cost

Political Transaction Cost

#22. Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 (kesengajaan), adapun maksimum ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut :

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

#23. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo UU Nomor 03 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo UU Nomor 03 Tahun 2004

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

#24. Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana, Hal tersebut merupakan tahapan pencucian uang yang dinamakan:

Placement

Placement

Layering

Layering

Saving

Saving

Integrations

Integrations

#25. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

penurunan tingkat kesehatan bank

penurunan tingkat kesehatan bank

#26. Tindak pidana Korupsi mensyaratkan adanya kerugian negara secara eksplisit diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat …

4 Tahun

4 Tahun

6 Tahun

6 Tahun

7 Tahun

7 Tahun

5 Tahun

5 Tahun

#27. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

20 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

20 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

17 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

17 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

15 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

15 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#28. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

Andi Hamzah

Andi Hamzah

Lilik Mulyadi

Lilik Mulyadi

Harkristuti Harkrisnowo

Harkristuti Harkrisnowo

Muladi

Muladi

#29. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja secara efisien, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum, penjelasan tersebut merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi, konsep diatas dikenal juga dengan konsep?

Kemampuan Procedural

Kemampuan Procedural

Akomodasi

Akomodasi

Kodifikasi

Kodifikasi

Prediktabilitas

Prediktabilitas

#30. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Banking violations by bank officers and employees

Banking violations by bank officers and employees

Kejahatan sosio-ekonomi

Kejahatan sosio-ekonomi

Credit card frauds

Credit card frauds

Finish