Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

• Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
• Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

• Pengantar tindak pidana ekonomi
• Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

• Pengantar tindak pidana korporasi
• Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

• Pengantar tindak pidana pasar modal
• Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

• Pengantar tindak pidana lingkungan
• Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Jenis kejahatan di bidang perpajakan
• Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

• Pengantar tindak pidana perbankan
• Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

• Pengantar tindak pidana korupsi
• Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pengantar tindak pidana pencucian uang
• Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

 

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Peraturan perundang-undangan yang menentukan yang melakukan tindak pidana orang dan/atau korporasi dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga orang dan/korporasi antara lain adalah …

1.2 #2. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

1.3 #3. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

1.4 #4. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

1.5 #5. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.6 #6. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

1.7 #7. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.8 #8. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

1.9 #9. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

1.10 #10. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.11 #11. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

1.12 #12. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.13 #13. Viciarious liability adalah ………

1.14 #14. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

1.15 #15. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu “Business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

1.16 #16. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

1.17 #17. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

1.18 #18. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

1.19 #19. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana….

1.20 #20. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

1.21 #21. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1.22 #22. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

1.23 #23. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

1.24 #24. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

1.25 #25. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

1.26 #26. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

1.27 #27. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana yaitu:

1.28 #28. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

1.29 #29. Menurut Yulfasmi, terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yakni :

1.30 #30. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, untuk mengetahui bahwa kejahatan itu meupakan delik pajak, maka harus memenuhi unsur yaitu?

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

#1. Peraturan perundang-undangan yang menentukan yang melakukan tindak pidana orang dan/atau korporasi dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga orang dan/korporasi antara lain adalah …

UU. No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Semua Benar

UU. No 7 Drt 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi

UU. No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

#2. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

#3. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

Vicarious liability

Absolute liability

Liability based on fault.

Strict liability

#4. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

Kebijakan Pemerintah

Badan hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain tersebut

Kedua-duanya

Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin

#5. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

penurunan tingkat kesehatan bank

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

#6. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

Bab V

Bab VI

Bab IV

Bab VII

#7. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Jermy Pope

Subekti

Tjitrosoedibio

David M. Chalmers

#8. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

Put atau call option

Exchange-based transaction

Shortsale

Sale against the Box

#9. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan

Bank Indonesia

PPATK

#10. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Transfer (layering)

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Penempatan (placement), B

Sistem Perbankan ( banking system)

#11. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

Korupsi karena perintah

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena peluang

#12. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Sistem Perbankan ( banking system)

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Penempatan (placement),

Transfer (layering)

#13. Viciarious liability adalah ………

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga

Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip pertanggungjawaban pengganti

#14. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

Algemene Bepalingen Van Wetgeving

Wet op de Economische Delicten

Burgerlijk Wetboek

Wetboek van Straafrecht

#15. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu “Business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

Shrager & Short

Braithwaite

Shapiro

Clarke, Michael

#16. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum

Semua Benar

Dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum

Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan

#17. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

Pasal 36 A ayat (5)

Pasal 35 A ayat (1)

Pasal 36 A ayat (1)

Pasal 34 ayat (1)

#18. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme

Kelemahan peraturan

Kesalahan pelaku

Kelemahan sistem informasi dan teknologi yang kurang baik

#19. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana….

Kejahatan

Denda

Percobaan Pelanggaran

#20. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

Kementerian Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Badan Pemeriksa Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

#21. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1945

1947

1946

1948

#22. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

#23. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

Bab XII

Bab XV

Bab XIV

Bab XIII

#24. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

Keterangan Terdakwa

Keterangan Saksi

Benda yang digunakan dalam Tindak Pidana

Keterangan Ahli

#25. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

Korupsi karena peluang

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi untuk memperkaya diri

Semua Benar

#26. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

15 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

20 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

17 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#27. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana yaitu:

Denda

Kejahatan

Pelanggaran

Percobaan

#28. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

White Collar Crime (WCC) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks

Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi

Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dan sebagainya

White Collar Crime (WCC) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun

#29. Menurut Yulfasmi, terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yakni :

Consolidation Theory, Fiduciary Duty Theory, Misappropriation Theory

Consolidation Theory, Fiduciary Duty Theory, Share Split Theory

Disclose or Abstain Theory, Consolidation Theory, Share Split Theory

Disclose or Abstain Theory, Fiduciary Duty Theory, Misappropriation Theory

#30. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, untuk mengetahui bahwa kejahatan itu meupakan delik pajak, maka harus memenuhi unsur yaitu?

Menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

Perbuatan itu berupa pemerasan dan pengancaman

Karena kelalaian

Menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

Previous

Finish