Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

Pengantar tindak pidana ekonomi
Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

Pengantar tindak pidana korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

Pengantar tindak pidana pasar modal
Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

Pengantar tindak pidana lingkungan
Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Jenis kejahatan di bidang perpajakan
Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

Pengantar tindak pidana perbankan
Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

Pengantar tindak pidana korupsi
Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengantar tindak pidana pencucian uang
Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

1.2 #2. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

1.3 #3. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

1.4 #4. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

1.5 #5. Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian sangat penting bahkan boleh dikatakan bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing, misalnya?

1.6 #6. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

1.7 #7. J.D. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pegaruh bagi perkembangan ekonomi, yang termasuk salah satu konsep tersebut adalah?

1.8 #8. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

1.9 #9. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.10 #10. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

1.11 #11. Definisi Pajak “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” definisi tersebut berasal dari manakah?

1.12 #12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur tentang:

1.13 #13. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

1.14 #14. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1.15 #15. Pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana” adalah pendapat hukum dari ………

1.16 #16. Ketentuan Pasal 3 UUTPE memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, Berarti menanggung konsekuensi, kecuali :

1.17 #17. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

1.18 #18. Jenis sanksi yang termuat dalam UU Perbankan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu:

1.19 #19. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

1.20 #20. Kejahatan Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, merupakan bentuk kejahatan pajak, yang dilakukan oleh:

1.21 #21. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam beberapa tahapan, tahapan yang tidak termasuk dalam pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut, adalah:

1.22 #22. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

1.23 #23. Property Crime memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Property Crime ini meliputi objek yang dikuasai individu (perseorangan) dan juga dikuasai oleh negara, Misalnya di Amerika Serikat dikenal adanya integrated theft offense yang meliputi tindakan salah satunya adalah deceptive business practices, deceptive business practices juga dimaksud dengan?

1.24 #24. Jenis Tindak Pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, pembedaan dengan istilah tindak pidana formil (formeel Delicten) dan Tindak pidana materil (materiil Delicten), disebut pembedaan dengan cara:

1.25 #25. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

1.26 #26. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dasar hukum pembentukan PPATK adalah :

1.27 #27. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

1.28 #28. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, ketentuan tersebut diatur dalam 3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab IV tepatnya pada pasal ?:

1.29 #29. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana mengenai perbuatan menghimpun dana tanpa izin diatur dalam pasal:

1.30 #30. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

#1. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

Property Crime

Regulatory Crime

Economic crime as crime undertaken for economic motives

#2. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

#3. Menurut pendapat Douglass C. North, mengatakan bahwa kunci memahami peranan hukum dalam mengembangkan atau bahkan menekan pertumbuhan ekonomi terletak pada konsep ekonomi seperti apakah?

Political Transaction Cost

Market Transaction Cost

Transaction Cost

Managerial Transaction Cost

#4. Kejahatan menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pegawai pajak, ketentuan yang terkait dengan kejahatan terseut diatur dalam UUKUP Pasal berapakah?

Pasal 34 ayat (1)

Pasal 36 A ayat (1)

Pasal 36 A ayat (5)

Pasal 35 A ayat (1)

#5. Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian sangat penting bahkan boleh dikatakan bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing, misalnya?

Dalam bidang asuransi, harus berlandaskan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

Dalam bidang keuangan/perbankan harus berlandaskan pada undang-undang yaitu undang-undang no. 34 tahun 1967, Undang-undang no.13 tahun 1968 Undang-undang no.17 tahun 1968 Undang-undang no.21 tahun 1968 dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam bidang penanaman modal harus berlandaskan pada Undang-undang no.25 tahun 1992 dan Instrkusi Presiden no.4 tahun 1984

Dalam bidang perkoperasian, harus berlandaskan pada Undang-undang no.1 tahun 1967 dan Undang-undang no.6 tahun 1968

#6. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

Terjadi Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dana tau staf perusahaan swasta

Kejahatan yang dilakukan hanya satu kali

Bukan dalam kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap

Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak diinvestasikan

#7. J.D. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pegaruh bagi perkembangan ekonomi, yang termasuk salah satu konsep tersebut adalah?

Business Crime

Economic Criminality

Crime against economy

Prediktabilitas

#8. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

Bab XV

Bab XII

Bab XIII

Bab XIV

#9. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

David M. Chalmers

Subekti

Tjitrosoedibio

Jermy Pope

#10. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

Kedua-duanya

Badan hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain tersebut

Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin

Kebijakan Pemerintah

#11. Definisi Pajak “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” definisi tersebut berasal dari manakah?

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919)

Definisi Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essays in Taxation

Definisi Phillip E. Taylor dalam bukunya The Economics of Public Finance 1984

Definisi Prancis, dalam buku Leory Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances

#12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur tentang:

Perbankan

Pasar Modal

Lingkungan

Perpajakan

#13. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo UU Nomor 03 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

#14. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

1948

1946

1947

1945

#15. Pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana” adalah pendapat hukum dari ………

Van Hamel

Metzger

Simons

Moeljatno

#16. Ketentuan Pasal 3 UUTPE memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, Berarti menanggung konsekuensi, kecuali :

Tindak Pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri

Ancaman hukuman disamakan dengan pelaku tindak pidana

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

UUTPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

#17. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

Clarke, Michael

Shapiro, 1976

Braithwaite, 1982

Andenaes Johannes

#18. Jenis sanksi yang termuat dalam UU Perbankan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu:

Semua Salah

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Sanksi Administrasi

Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi

#19. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

Banking violations by bank officers and employees

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Kejahatan sosio-ekonomi

Credit card frauds

#20. Kejahatan Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, merupakan bentuk kejahatan pajak, yang dilakukan oleh:

Petugas Pajak

Semua Salah

Pejabat Pajak

Wajib Pajak

#21. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam beberapa tahapan, tahapan yang tidak termasuk dalam pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut, adalah:

Tahapan Ketiga (Tahapan ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulainya pada waktu dan setelah Perang Dunia II)

Tahapan Pertama (Tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan)

Tahapan Kedua (Tahapan ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha)

Tahapan Keempat (Tahapan ini ditandai dengan globalisasi dan peningkatan interdependensi antar negara di semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi)

#22. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

Kelemahan peraturan

Kelemahan sistem informasi dan teknologi yang kurang baik

Kesalahan pelaku

Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme

#23. Property Crime memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Property Crime ini meliputi objek yang dikuasai individu (perseorangan) dan juga dikuasai oleh negara, Misalnya di Amerika Serikat dikenal adanya integrated theft offense yang meliputi tindakan salah satunya adalah deceptive business practices, deceptive business practices juga dimaksud dengan?

Tindakan penyuapan dalam usaha

Tindakan penipuan yang merusak

Praktik usaha curang

Tindakan pemalsuan

#24. Jenis Tindak Pidana menurut Andi Hamzah dibedakan atas dasar-dasar tertentu, pembedaan dengan istilah tindak pidana formil (formeel Delicten) dan Tindak pidana materil (materiil Delicten), disebut pembedaan dengan cara:

Menurut macam perbuatannya

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut bentuk kesalahan

Menurut cara merumuskan

#25. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

#26. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dasar hukum pembentukan PPATK adalah :

Undang-Undang No 21 Tahun 2011

Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003

Undang-Undang No 31 Tahub 1999

Undang-Undang No 13 Tahun 2006

#27. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 15 ayat (1) (2) (3)

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Semua Benar

#28. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, ketentuan tersebut diatur dalam 3.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab IV tepatnya pada pasal ?:

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 25

Pasal 26

#29. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana mengenai perbuatan menghimpun dana tanpa izin diatur dalam pasal:

#30. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan

Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum