Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

• Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
• Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

• Pengantar tindak pidana ekonomi
• Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

• Pengantar tindak pidana korporasi
• Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

• Pengantar tindak pidana pasar modal
• Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

• Pengantar tindak pidana lingkungan
• Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Jenis kejahatan di bidang perpajakan
• Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

• Pengantar tindak pidana perbankan
• Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

• Pengantar tindak pidana korupsi
• Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pengantar tindak pidana pencucian uang
• Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

 

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

1.2 #2. Menurut Yulfasmi, terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yakni :

1.3 #3. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

1.4 #4. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

1.5 #5. Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian sangat penting bahkan boleh dikatakan bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing, misalnya?

1.6 #6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur tentang:

1.7 #7. Undang-Undang yang mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam:

1.8 #8. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

1.9 #9. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perpajakan, berikut ini merupakan beberapa aturan hukum mengenai perpajakan, kecuali :

1.10 #10. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

1.11 #11. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

1.12 #12. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

1.13 #13. Jenis sanksi yang termuat dalam UU Perbankan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu:

1.14 #14. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

1.15 #15. Crimes against banking adalah…..

1.16 #16. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

1.17 #17. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

1.18 #18. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana yaitu:

1.19 #19. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

1.20 #20. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

1.21 #21. Definisi Pajak “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” definisi tersebut berasal dari manakah?

1.22 #22. Dalam ketentuan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) disebutkan bahwa perilaku perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, adalah perusahaan berperingkat hitam dan merah, berikut ini merupakan kategori perusahaan yang berperingkat merah adalah :

1.23 #23. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

1.24 #24. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.25 #25. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

1.26 #26. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.27 #27. J.D. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pegaruh bagi perkembangan ekonomi, yang termasuk salah satu konsep tersebut adalah?

1.28 #28. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

1.29 #29. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

1.30 #30. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Transaksi Keuangan adalah:

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

#1. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Salah Semua

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

#2. Menurut Yulfasmi, terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yakni :

Consolidation Theory, Fiduciary Duty Theory, Share Split Theory

Disclose or Abstain Theory, Fiduciary Duty Theory, Misappropriation Theory

Disclose or Abstain Theory, Consolidation Theory, Share Split Theory

Consolidation Theory, Fiduciary Duty Theory, Misappropriation Theory

#3. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

Bab VII

Bab V

Bab VI

Bab IV

#4. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

Keterangan Saksi

Benda yang digunakan dalam Tindak Pidana

Keterangan Terdakwa

Keterangan Ahli

#5. Peranan hukum dalam perkembangan perekonomian sangat penting bahkan boleh dikatakan bahwa segala macam bentuk tindakan dalam bidang perekonomian untuk kekuatan berlakunya harus berlandaskan pada hukum positif masing-masing, misalnya?

Dalam bidang keuangan/perbankan harus berlandaskan pada undang-undang yaitu undang-undang no. 34 tahun 1967, Undang-undang no.13 tahun 1968 Undang-undang no.17 tahun 1968 Undang-undang no.21 tahun 1968 dan peraturan perundangan berikutnya sebagai peraturan pelaksanaannya.

Dalam bidang perkoperasian, harus berlandaskan pada Undang-undang no.1 tahun 1967 dan Undang-undang no.6 tahun 1968

Dalam bidang penanaman modal harus berlandaskan pada Undang-undang no.25 tahun 1992 dan Instrkusi Presiden no.4 tahun 1984

Dalam bidang asuransi, harus berlandaskan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999

#6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur tentang:

Lingkungan

Perpajakan

Pasar Modal

Perbankan

#7. Undang-Undang yang mengatur mengenai 2 (dua) jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup diatur dalam:

UU No. 23 Tahun 1997 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2008

UU No. 23 Tahun 1998 Jo UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 32 Tahun 2009

#8. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

Algemene Bepalingen Van Wetgeving

Wet op de Economische Delicten

Wetboek van Straafrecht

Burgerlijk Wetboek

#9. Di Indonesia terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengatur mengenai perpajakan, berikut ini merupakan beberapa aturan hukum mengenai perpajakan, kecuali :

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Jo UU. Nomor 17 tahun 2000

Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 Jo UU. Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Jo UU. Nomor 10 Tahun 1998

#10. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

White Collar Crime (WCC) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks

White Collar Crime (WCC) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun

Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dan sebagainya

Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi

#11. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi untuk memperkaya diri

Semua Benar

Korupsi karena peluang

#12. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

Property Crime

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

Regulatory Crime

Economic crime as crime undertaken for economic motives

#13. Jenis sanksi yang termuat dalam UU Perbankan terdapat 2 jenis sanksi, yaitu:

Sanksi Pidana dan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi

Semua Salah

Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang dan Sanksi Administrasi

#14. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

Andi Hamzah

Lilik Mulyadi

Muladi

Harkristuti Harkrisnowo

#15. Crimes against banking adalah…..

Kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

Bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan)

Semua Salah

Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana-tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank (bank sebagai sasaran tindak pidana)

#16. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

Liability based on fault.

Vicarious liability

Strict liability

Absolute liability

#17. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo UU Nomor 03 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

#18. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana yaitu:

Percobaan

Pelanggaran

Kejahatan

Denda

#19. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

Credit card frauds

Banking violations by bank officers and employees

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Kejahatan sosio-ekonomi

#20. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

Bab XII

Bab XIII

Bab XV

Bab XIV

#21. Definisi Pajak “Tax is compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred” definisi tersebut berasal dari manakah?

Definisi Prancis, dalam buku Leory Beaulieu yang berjudul Traite de la Science des Finances

Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919)

Definisi Prof. Edwin R.A Seligman dalam Essays in Taxation

Definisi Phillip E. Taylor dalam bukunya The Economics of Public Finance 1984

#22. Dalam ketentuan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) disebutkan bahwa perilaku perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, adalah perusahaan berperingkat hitam dan merah, berikut ini merupakan kategori perusahaan yang berperingkat merah adalah :

Perusahaan tidak mengelola limbah B3 dan mempunyai dampak Terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat

Perusahaan tidak melakukan pengolahan air limbah

Perusahaan tidak mempunyai dokumen Amdal atau RKL/RPL yang disetujui instansi yang berwenang

Perusahaan tidak melakukan pengambilan contoh dan analisis air limbah kurang dari sekali per bulan

#23. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

Korupsi karena perintah

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena peluang

#24. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

David M. Chalmers

Tjitrosoedibio

Subekti

Jermy Pope

#25. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

Exchange-based transaction

Shortsale

Put atau call option

Sale against the Box

#26. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

penurunan tingkat kesehatan bank

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

#27. J.D. Ny Hart mengemukakan adanya enam konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pegaruh bagi perkembangan ekonomi, yang termasuk salah satu konsep tersebut adalah?

Crime against economy

Prediktabilitas

Economic Criminality

Business Crime

#28. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

Perbankan

Bank

Bank Perkreditan Rakyat

Lembaga Penjamin Simpanan

#29. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 15 ayat (1) (2) (3)

Semua Benar

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

#30. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Transaksi Keuangan adalah:

Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Previous

Finish