Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

Pengantar tindak pidana ekonomi
Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

Pengantar tindak pidana korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

Pengantar tindak pidana pasar modal
Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

Pengantar tindak pidana lingkungan
Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Jenis kejahatan di bidang perpajakan
Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

Pengantar tindak pidana perbankan
Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

Pengantar tindak pidana korupsi
Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengantar tindak pidana pencucian uang
Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengatur tentang 2 (dua) macam delik tindak pidana, berupa :

1.2 #2. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

1.3 #3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana mengenai perbuatan menghimpun dana tanpa izin diatur dalam pasal:

1.4 #4. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

1.5 #5. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.6 #6. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

1.7 #7. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

1.8 #8. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia (sebagai bank sentral) secara periodic dengan data yang tidak benar dikenal dengan istilah :

1.9 #9. Bentuk-Bentuk tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kecuali:

1.10 #10. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dasar hukum pembentukan PPATK adalah :

1.11 #11. Crimes against banking adalah…..

1.12 #12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidaang Pengadilan Pasal 27 menjelaskan tentang :

1.13 #13. Dalam ketentuan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) disebutkan bahwa perilaku perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, adalah perusahaan berperingkat hitam dan merah, berikut ini merupakan kategori perusahaan yang berperingkat merah adalah :

1.14 #14. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

1.15 #15. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.16 #16. Kejahatan Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, merupakan bentuk kejahatan pajak, yang dilakukan oleh:

1.17 #17. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja secara efisien, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum, penjelasan tersebut merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi, konsep diatas dikenal juga dengan konsep?

1.18 #18. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

1.19 #19. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu “Business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

1.20 #20. Menurut Yulfasmi, terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yakni :

1.21 #21. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

1.22 #22. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana….

1.23 #23. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

1.24 #24. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan, undang-undang yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan adalah, kecuali :

1.25 #25. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

1.26 #26. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.27 #27. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, salah satunya adalah Prinsip yang membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya, dikenal juga dengan prinsip apakah?

1.28 #28. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

1.29 #29. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

1.30 #30. Indonesia telah melakukan proses pembangunan nasional, dimulai pada orde lama pada tahun:

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

#1. Undang-Undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup mengatur tentang 2 (dua) macam delik tindak pidana, berupa :

Delik kesengajaan dan Delik kealpaan

Delik kesengajaan dan Delik Materil

Delik Formil dan Delik kealpaan

Delik Formil dan Delik Materil

#2. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

Burgerlijk Wetboek

Wet op de Economische Delicten

Wetboek van Straafrecht

Algemene Bepalingen Van Wetgeving

#3. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana mengenai perbuatan menghimpun dana tanpa izin diatur dalam pasal:

#4. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

Regulatory Crime

Economic crime as crime undertaken for economic motives

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

Property Crime

#5. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Subekti

Tjitrosoedibio

David M. Chalmers

Jermy Pope

#6. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Menghitung atau menetapkan pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

#7. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan

Dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum

Semua Benar

Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum

#8. Penyampaian laporan kepada Bank Indonesia (sebagai bank sentral) secara periodic dengan data yang tidak benar dikenal dengan istilah :

Window Dressing

Economic crime

Business crime

Economic abuses

#9. Bentuk-Bentuk tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kecuali:

Penempatan perusahaan di bawah pengampunan

Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak katas biaya terhukum

Pembayaran uang jaminan

Perbuatan Pidana di lingkungan bisnis

#10. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dasar hukum pembentukan PPATK adalah :

Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003

Undang-Undang No 21 Tahun 2011

Undang-Undang No 13 Tahun 2006

Undang-Undang No 31 Tahub 1999

#11. Crimes against banking adalah…..

Semua Salah

Kejahatan-kejahatan atau tindak pidana-tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank (bank sebagai sasaran tindak pidana)

Kejahatan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh bank dalam rangka mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan.

Bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan)

#12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Di Sidaang Pengadilan Pasal 27 menjelaskan tentang :

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.

Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang suliit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya

#13. Dalam ketentuan PROPER (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) disebutkan bahwa perilaku perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan, adalah perusahaan berperingkat hitam dan merah, berikut ini merupakan kategori perusahaan yang berperingkat merah adalah :

Perusahaan tidak melakukan pengambilan contoh dan analisis air limbah kurang dari sekali per bulan

Perusahaan tidak mempunyai dokumen Amdal atau RKL/RPL yang disetujui instansi yang berwenang

Perusahaan tidak mengelola limbah B3 dan mempunyai dampak Terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat

Perusahaan tidak melakukan pengolahan air limbah

#14. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

Kelemahan sistem informasi dan teknologi yang kurang baik

Kesalahan pelaku

Kelemahan peraturan

Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme

#15. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Subekti

David M. Chalmers

Tjitrosoedibio

Jermy Pope

#16. Kejahatan Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, merupakan bentuk kejahatan pajak, yang dilakukan oleh:

Petugas Pajak

Pejabat Pajak

Wajib Pajak

Semua Salah

#17. Pembinaan di bidang hukum acara memungkinkan hukum material itu dapat merealisasikan dirinya dengan baik ke dalam pengertian hukum acara ini termasuk tidak hanya ketentuan-ketentuan hukum perundang-undangan, melainkan juga semua prosedur penyelesaian yang disetujui oleh para pihak yang bersengketa, misalnya bentuk-bentuk arbitrasi, konsiliasi, dan sebagainya. Apabila diharapkan, kesemua lembaga tersebut hendaknya dapat bekerja secara efisien, bahwa kehidupan ekonomi itu ingin mencapai tingkatannya yang maksimum, penjelasan tersebut merupakan salah satu konsep dalam ilmu hukum yang mempunyai pengaruh bagi perkembangan ekonomi, konsep diatas dikenal juga dengan konsep?

Prediktabilitas

Akomodasi

Kemampuan Procedural

Kodifikasi

#18. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

Lembaga Penjamin Simpanan

Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia

PPATK

#19. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu “Business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law”, pendapat tersebut dikemukakan oleh :

Shapiro

Clarke, Michael

Braithwaite

Shrager & Short

#20. Menurut Yulfasmi, terdapat tiga teori yang dikenal dalam praktik perdagangan efek di pasar modal, yakni :

Disclose or Abstain Theory, Consolidation Theory, Share Split Theory

Consolidation Theory, Fiduciary Duty Theory, Misappropriation Theory

Disclose or Abstain Theory, Fiduciary Duty Theory, Misappropriation Theory

Consolidation Theory, Fiduciary Duty Theory, Share Split Theory

#21. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

Salah Semua

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

#22. Buku II dalam KUHP Indonesia mengatur jenis tindak pidana….

Denda

Kejahatan

Percobaan Pelanggaran

#23. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

#24. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan, undang-undang yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan adalah, kecuali :

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953

#25. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena peluang

Semua Benar

Korupsi untuk memperkaya diri

#26. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

penurunan tingkat kesehatan bank

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

#27. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, salah satunya adalah Prinsip yang membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya, dikenal juga dengan prinsip apakah?

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga (rebuttable presumption of liability principle)

Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur, kesalahan (fault liability, liability based on fault principle)

Prinsip pertanggungjawaban pengganti (Viciarious liability)

#28. Salah satu peraturan yang mengandung aspek pidana adalah No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana sistem pertanggung jawaban pidananya berdasarkan azas kesalahan (azas culpabilitas). Dengan tercantumnya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggung jawaban pidana dalam undang-undang lingkungan ini menganut prinsip?

Vicarious liability

Liability based on fault.

Absolute liability

Strict liability

#29. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

Shapiro, 1976

Andenaes Johannes

Braithwaite, 1982