Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

• Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
• Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

• Pengantar tindak pidana ekonomi
• Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

• Pengantar tindak pidana korporasi
• Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

• Pengantar tindak pidana pasar modal
• Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

• Pengantar tindak pidana lingkungan
• Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

• Jenis kejahatan di bidang perpajakan
• Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

• Pengantar tindak pidana perbankan
• Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

• Pengantar tindak pidana korupsi
• Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pengantar tindak pidana pencucian uang
• Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 (kesengajaan), adapun maksimum ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut :

1.2 #2. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

1.3 #3. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

1.4 #4. Ketentuan Pasal 3 UUTPE memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, Berarti menanggung konsekuensi, kecuali :

1.5 #5. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

1.6 #6. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

1.7 #7. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

1.8 #8. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

1.9 #9. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Transaksi Keuangan adalah:

1.10 #10. Peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kerakyatan di Indonesia terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal berapakah dalam UUD 1945 ?

1.11 #11. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

1.12 #12. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, untuk mengetahui bahwa kejahatan itu meupakan delik pajak, maka harus memenuhi unsur yaitu?

1.13 #13. Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan kerah putih (white collar crime) ini sering kali terjadi akibat profesi dualism yang tidak seimbang antara penegak hukum dan para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus dibidang itu, sedangkan aparatur penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya, hal tersebut dikenal dengan istilah, yaitu :

1.14 #14. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

1.15 #15. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

1.16 #16. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

1.17 #17. Viciarious liability adalah ………

1.18 #18. Proses Pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk ciri-ciri penting dari :

1.19 #19. Asas yang merupakan hasil pemikiran Pada Abad 19 dimana menjelaskan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah asas….

1.20 #20. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

1.21 #21. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.22 #22. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

1.23 #23. Bentuk-Bentuk tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kecuali:

1.24 #24. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

1.25 #25. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

1.26 #26. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

1.27 #27. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

1.28 #28. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

1.29 #29. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

1.30 #30. Peraturan perundang-undangan yang menentukan yang melakukan tindak pidana orang dan/atau korporasi dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga orang dan/korporasi antara lain adalah …

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

Artikel Terkait

#1. Tindak Pidana Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 (kesengajaan), adapun maksimum ancaman pidananya dirumuskan sebagai berikut :

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 2.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 3 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

Minimum 2 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara dan denda minimum sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliyar rupiah) dan denda maksimal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) apabila mengakibatkan orang mati atau luka berat.

#2. Pendapat pakar mengenai arti istilah “business crime” yaitu: “business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course og legitimate business”, dikemukakan oleh?

Andenaes Johannes

Andenaes Johannes

Shapiro, 1976

Shapiro, 1976

Clarke, Michael

Clarke, Michael

Braithwaite, 1982

Braithwaite, 1982

#3. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

Semua Benar

Semua Benar

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 15 ayat (1) (2) (3)

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 15 ayat (1) (2) (3)

#4. Ketentuan Pasal 3 UUTPE memperluas ketentuan Pasal 2 KUHP, Berarti menanggung konsekuensi, kecuali :

Ancaman hukuman disamakan dengan pelaku tindak pidana

Ancaman hukuman disamakan dengan pelaku tindak pidana

Tindak Pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri

Tindak Pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri

UUTPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

UUTPE meninggalkan asas territorial menurut Pasal 2 KUHP

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

Semua pelaku dianggap sama dengan pembuat

#5. Adapun jenis kejahatan di bidang perpajakan, antara lain sebagai berikut, kecuali:

Menghitung atau menetapkan pajak

Menghitung atau menetapkan pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

Menyetorkan kelebihan pajak

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

Menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak

#6. Hukum dalam Pembangunan mempunyai empat fungsi, kecuali adalah?

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana kepastian hukum

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana pembangunan

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

Hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan

#7. Secara historis pengertian Tindak Pidana Ekonomi adalah sebagaimana diatur oleh UU Nomor 7 Darurat Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi, Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi ini merupakan saduran dari hukum Belanda, yaitu?

Burgerlijk Wetboek

Burgerlijk Wetboek

Wet op de Economische Delicten

Wet op de Economische Delicten

Wetboek van Straafrecht

Wetboek van Straafrecht

Algemene Bepalingen Van Wetgeving

Algemene Bepalingen Van Wetgeving

#8. Korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pegawai rendahan pada umumnya korupsi yang mereka akukan mulai dari mencuri peralatan kantor, memeras pelanggan, menerima suap sampai mengorupsi waktu kerja, secara sosiologis merupakan korupsi yang disebabkan oleh :

Korupsi karena peluang

Korupsi karena peluang

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena perintah

Korupsi karena perintah

#9. Dalam Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, definisi Transaksi Keuangan adalah:

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan

Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.

Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.

#10. Peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kerakyatan di Indonesia terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal berapakah dalam UUD 1945 ?

Pasal 34 UUD 1945

Pasal 34 UUD 1945

Pasal 31 UUD 1945

Pasal 31 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 32 UUD 1945

Pasal 32 UUD 1945

#11. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 52 ayat 2, mengatur tentang sanksi administratif, dibawah ini yang bukan termasuk Sanksi administratif sebagaiaman penjelasan Pasal 52 ayat 2, adalah :

penurunan tingkat kesehatan bank

penurunan tingkat kesehatan bank

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap tanpa melalui persetujuan Bank Indonesia

#12. Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, untuk mengetahui bahwa kejahatan itu meupakan delik pajak, maka harus memenuhi unsur yaitu?

Menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

Menghitung pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

Karena kelalaian

Karena kelalaian

Menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

Menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

Perbuatan itu berupa pemerasan dan pengancaman

Perbuatan itu berupa pemerasan dan pengancaman

#13. Hambatan dalam penuntutan dan pemberantasan tindak pidana atau kejahatan kerah putih (white collar crime) ini sering kali terjadi akibat profesi dualism yang tidak seimbang antara penegak hukum dan para pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana menggunakan teknologi yang sangat canggih, pelaku adalah orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai keahlian khusus dibidang itu, sedangkan aparatur penegak hukum hanya kepolisian dan kejaksaan yang masih terbatas kemampuannya, hal tersebut dikenal dengan istilah, yaitu :

Defusion of Victimization

Defusion of Victimization

Complexcity

Complexcity

Detection and Proccution

Detection and Proccution

Low Visibility

Low Visibility

#14. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Salah Semua

Salah Semua

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

#15. Alat bukti dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang menggunakan ketentuan yang diatur dalam KUHP, yang bukan termasuk alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHP adalah :…

Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa

Keterangan Saksi

Keterangan Saksi

Keterangan Ahli

Keterangan Ahli

Benda yang digunakan dalam Tindak Pidana

Benda yang digunakan dalam Tindak Pidana

#16. Pihak penjual sekuritas mempunyai kebebasan untuk menjual sekuritasnya itu pada suatu saat nanti dengan harga yang telah ditentukan sekarang serta pihak pembeli mempunyai kebebasan untuk membei sekuritas nanti suatu masa tetapi dengan harga yang telah ditetapkan sekarang, definisi atau penjelasan tersebut disebut juga dengan?

Exchange-based transaction

Exchange-based transaction

Sale against the Box

Sale against the Box

Shortsale

Shortsale

Put atau call option

Put atau call option

#17. Viciarious liability adalah ………

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga

Prinsip pertanggungjawaban pengganti

Prinsip pertanggungjawaban pengganti

#18. Proses Pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, termasuk ciri-ciri penting dari :

Commercial bribery

Commercial bribery

Deceptive business practices

Deceptive business practices

Economic Crime

Economic Crime

The fraudulent destruction

The fraudulent destruction

#19. Asas yang merupakan hasil pemikiran Pada Abad 19 dimana menjelaskan bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana, dikenal dengan istilah asas….

Geen strarf zonder schuld

Geen strarf zonder schuld

Societas delinquere non potest

Societas delinquere non potest

Naturlijke persoon

Naturlijke persoon

Actus non factim reum, nisi mens sit rea

Actus non factim reum, nisi mens sit rea

#20. Undang-Undang No 23 Tahun 1997 Jo Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur mengenai ketetuan Hukum Pidana, ketentuan Hukum Pidana diatur dalam Bab berapakah?

Bab XV

Bab XV

Bab XII

Bab XII

Bab XIV

Bab XIV

Bab XIII

Bab XIII

#21. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Sistem Perbankan ( banking system)

Sistem Perbankan ( banking system)

Penempatan (placement),

Penempatan (placement),

Transfer (layering)

Transfer (layering)

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung

#22. Tipe kejahatan ekonomi yaitu melakukan kejahatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan individu, contoh kejahatan tersebut adalah:

Credit card frauds

Credit card frauds

Banking violations by bank officers and employees

Banking violations by bank officers and employees

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Kejahatan dalam rangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain

Kejahatan sosio-ekonomi

Kejahatan sosio-ekonomi

#23. Bentuk-Bentuk tindakan tata tertib yang diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, kecuali:

Pembayaran uang jaminan

Pembayaran uang jaminan

Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak katas biaya terhukum

Wajib bekerja yang dilalaikan tanpa hak katas biaya terhukum

Penempatan perusahaan di bawah pengampunan

Penempatan perusahaan di bawah pengampunan

Perbuatan Pidana di lingkungan bisnis

Perbuatan Pidana di lingkungan bisnis

#24. Korupsi biasanya dilakukan oleh golongan pejabat eselon, didorong oleh sikap serakah, melakukan markup terhadap pengadaan barang kantor dan melakukan berbagai pungli. Penyebabnya karena gengsi, haus pujian dan kehormatan, serta tidak memiliki sense of crisis, secara sosiologis tipe korupsi tersebut termasuk jenis korupsi?

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena kebutuhan

Korupsi karena peluang

Korupsi karena peluang

Semua Benar

Semua Benar

Korupsi untuk memperkaya diri

Korupsi untuk memperkaya diri

#25. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Bank Indonesia

Bank Indonesia

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan

PPATK

PPATK

#26. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

Bab VII

Bab VII

Bab VI

Bab VI

Bab IV

Bab IV

Bab V

Bab V

#27. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

Bank

Bank

Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat

Perbankan

Perbankan

Lembaga Penjamin Simpanan

Lembaga Penjamin Simpanan

#28. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

Undang-Undang No 8 tahun 2009

Undang-Undang No 8 tahun 2009

Undang-Undang No 15 tahun 2000

Undang-Undang No 15 tahun 2000

Undang-Undang No 8 tahun 2010

Undang-Undang No 8 tahun 2010

Undang-Undang No 15 tahun 2002

Undang-Undang No 15 tahun 2002

#29. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Negara Adidaya yakni The independent use the criminal sanction: The dependent-direct use of the criminal sanction; The dependent – indirect approach of the criminal sanction; The preventive uses of the crimanl sanction , pendapat tersebut dikemukakan oleh:

Andi Hamzah

Andi Hamzah

Harkristuti Harkrisnowo

Harkristuti Harkrisnowo

Lilik Mulyadi

Lilik Mulyadi

Muladi

Muladi

#30. Peraturan perundang-undangan yang menentukan yang melakukan tindak pidana orang dan/atau korporasi dan yang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana juga orang dan/korporasi antara lain adalah …

UU. No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

UU. No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

UU. No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

UU. No 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

UU. No 7 Drt 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi

UU. No 7 Drt 1995 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Semua Benar

Semua Benar

Finish