Soal Ujian UT: Hukum Pidana Ekonomi

Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Di Indonesia, pengundangan tindak pidana ekonomi relatif baru karena baru mulai dikenal sejak diundangkan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Dalam perkembangannya, pidana perbankan juga menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi (TPE) selain tindak pidana di bidang bea cukai (smuggling), kecurangan di bidang kebeacukaian (customs fraud), kejahatan di bidang pengangkutan laut (maritime), kejahatan di bidang perikanan (illegal fishing) dst. TPE itu sendiri adalah hukum pidana khusus yang berkembang di luar kodifikasi (KUHP). TPE sebagai sistem hukum pidana khusus sudah dikenal sejak UU Darurat No. 7 Tahun 1955 dan agaknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi utamanya international business dan international banking. Secara internasional untuk merujudk pada TPE kecenderungan dengan atau pada kejahatan perbankan sehingga dikenal istilah financial crimes atau business crime. Sebagai tambahan, dewasa ini TPE bahkan dimasukkan ke dalam transnational organized crimes. Pada saat yang sama, cara-cara penyelesaian TPE juga berkembang seiring dengan pergeseran pandangan masyarakat terhadap pidana dan perkembangan perekonomian itu.

Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white collar crime di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. E.H. Sutherland dengan karyanya White Collar Crime mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be aresult of poverty or psychopathic and sociopathic conditions.

Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini, misalnya salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke VII dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime iala proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam (tersembunyi) dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi.

Ruang lingkup mata kuliah hukum pidana ekonomi ini meliputi pokok-pokok pembahasan yang dibahas dari modul 1 sampai modul 9 sebagai berikut:

1) Fungsi dan Peran Hukum serta Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Tinjauan dasar fungsi dan peran hukum dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia
Hukum pidana dan subjek hukum pidana

2) Tindak Pidana Ekonomi

Pengantar tindak pidana ekonomi
Karakteristik tindak pidana ekonomi

3) Tindak pidana korporasi

Pengantar tindak pidana korporasi
Pertanggungjawaban pidana korporasi

4) Tindak pidana pasar modal

Pengantar tindak pidana pasar modal
Pengaturan tindak pidana pasar modal di Indonesia

5) Tindak pidana lingkungan

Pengantar tindak pidana lingkungan
Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan

5) Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Jenis kejahatan di bidang perpajakan
Kejahatan oleh pegawai pajak, wajib pajak, pejabat pajak dan kejahatan oleh pihak lain.

7) Tindak pidana perbankan

Pengantar tindak pidana perbankan
Pengaturan tindak pidana di bidang perbankan di Indonesia

8) Tindak pidana korupsi

Pengantar tindak pidana korupsi
Perkembangan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

9) Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengantar tindak pidana pencucian uang
Dampak kejahatan pencucian uang

Untuk membantu Anda mempelajari Hukum Pidana Ekonomi, silakan latihan dengan menggunakan soal-soal di bawah ini secara berulang-ulang sampai Anda memperoleh skor yang bagus. Jangan lupa untuk membaca materi yang berhubungan dengan soal di modul.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

1.2 #2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana mengenai perbuatan menghimpun dana tanpa izin diatur dalam pasal:

1.3 #3. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

1.4 #4. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dasar hukum pembentukan PPATK adalah :

1.5 #5. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

1.6 #6. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

1.7 #7. Pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana” adalah pendapat hukum dari ………

1.8 #8. Kejahatan Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, merupakan bentuk kejahatan pajak, yang dilakukan oleh:

1.9 #9. Peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kerakyatan di Indonesia terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal berapakah dalam UUD 1945 ?

1.10 #10. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

1.11 #11. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

1.12 #12. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

1.13 #13. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

1.14 #14. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

1.15 #15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur tentang:

1.16 #16. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

1.17 #17. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

1.18 #18. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

1.19 #19. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

1.20 #20. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

1.21 #21. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

1.22 #22. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam beberapa tahapan, tahapan yang tidak termasuk dalam pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut, adalah:

1.23 #23. Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana, Hal tersebut merupakan tahapan pencucian uang yang dinamakan:

1.24 #24. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, salah satunya adalah Prinsip yang membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya, dikenal juga dengan prinsip apakah?

1.25 #25. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

1.26 #26. Property Crime memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Property Crime ini meliputi objek yang dikuasai individu (perseorangan) dan juga dikuasai oleh negara, Misalnya di Amerika Serikat dikenal adanya integrated theft offense yang meliputi tindakan salah satunya adalah deceptive business practices, deceptive business practices juga dimaksud dengan?

1.27 #27. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

1.28 #28. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

1.29 #29. Istilah culpose delicten, adalah:

1.30 #30. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan, undang-undang yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan adalah, kecuali :

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

#1. Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan diatur di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atau UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, pada Pasal 40 diatur mengenai masa daluwarsa Tindak Pidana Pajak, berapa tahunkah dihitung masa daluwarsa ?

17 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

15 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

20 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

10 Tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

#2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam ketentuan pidana mengenai perbuatan menghimpun dana tanpa izin diatur dalam pasal:

#3. Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 pertanggungjawaban pidana (penuntutan dan pemidanaan) dapat dikenakan terhadap, kecuali :

Badan hukum, Perseroan, Perserikatan, Yayasan atau organisasi lain tersebut

Kebijakan Pemerintah

Kedua-duanya

Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pemimpin

#4. Salah satu upaya pemerintah untuk mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang dan mengetahui perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dibentuklah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dasar hukum pembentukan PPATK adalah :

Undang-Undang No 15 Tahun 2002 Jo UU No 25 Tahun 2003

Undang-Undang No 31 Tahub 1999

Undang-Undang No 13 Tahun 2006

Undang-Undang No 21 Tahun 2011

#5. Kejahatan di Pasar Modal adalah kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal, kejahatan di bidang pasar modal dapat terjadi karena adannya beberapa faktor, kecuali adalah?

Kelemahan aparat yang mencakup integritas dan profesionalisme

Kelemahan peraturan

Kesalahan pelaku

Kelemahan sistem informasi dan teknologi yang kurang baik

#6. Dalam melaksankan pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana ekonomi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No 7 drt Tahun 1955 terdapat berbagai kekhususan, yaitu :

Semua Benar

Dalam tindak pidana ekonomi, percobaan pelanggaran dapat dihukum

Subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum

Dapat dijatuhkan tindakan tata tertib sebagai hukuman tambahan

#7. Pendapat pakar hukum pidana tentang kesalahan (schuld) “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberikan dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana” adalah pendapat hukum dari ………

Van Hamel

Simons

Metzger

Moeljatno

#8. Kejahatan Tidak mendaftarkan diri atau melaporkan usahanya, merupakan bentuk kejahatan pajak, yang dilakukan oleh:

Pejabat Pajak

Semua Salah

Wajib Pajak

Petugas Pajak

#9. Peraturan yang lahir sebagai kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kegiatan ekonomi haruslah sejalan dengan aturan tertinggi sebagai konstitusi Negara Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai aturan yang sinkron satu sama lain. Ketentuan yang mengatur ekonomi kerakyatan di Indonesia terdapat dalam konstitusi UUD 1945. Hal tersebut tercantum dalam Pasal berapakah dalam UUD 1945 ?

Pasal 34 UUD 1945

Pasal 32 UUD 1945

Pasal 31 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945

#10. Jenis tindak pidana pasar modal dengan cara melakukan dua atau lebih transaksi efek di bursa efek sehingga menyebabkan harga efek tetap naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lai terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya harga efek tersebut tidak berdasarkan pada permintaan jual atau beli, perbuatan tindak pidana pasar modal tersebut dapat dikenakan ketentuan?

Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

Pasal 92 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995

#11. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku yang tidak memenuhi prinsip “mempertahankan jarak”, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik, hubungan pribadi atau keluarga tidak memaikan peranan. Definisi korupsi tersebut berasal dari tokoh?

Subekti

David M. Chalmers

Tjitrosoedibio

Jermy Pope

#12. Dalam menanggulangi tindak pencucian uang, pemerintah Indonesia membentuk lembaga yang dinamakan:

Badan Pemeriksa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Kementerian Keuangan

#13. Berkaitan dengan jenis-jenis atau bentuk-bentuk tindak pidana perbankan, berikut ini merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan, kecuali:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo UU Nomor 03 Tahun 2004

#14. Salah satu karakteristik kejahatan White Collar Crime (WCC) adalah kompleks (“Complexity”) hal apakah yang menyebabkannya?

White Collar Crime (WCC) karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin melibatkan keahlian professional dan sistem organisasi yang kompleks

White Collar Crime (WCC) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun

Terjadinya penyebaran tanggung jawab yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi

Penyebaran korban yang luas seperti polusi, penipuan konsumen dan sebagainya

#15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, mengatur tentang:

Perbankan

Lingkungan

Pasar Modal

Perpajakan

#16. Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ketentuan Pidana Dan Sanksi Administratif, diatur secara khusus dalam Bab?

Bab VI

Bab IV

Bab V

Bab VII

#17. Karakteristik kejahatan korporasi sebagai kejahatan terorganisir dan pemidanaannya, secara singkat dapat dikatakan bahwa karakteristik dari kejahatan terorganisasikan adalah …

Terjadi Penyuapan terhadap pejabat pemerintah dana tau staf perusahaan swasta

Keuntungan yang diperoleh dari kejahatan tidak diinvestasikan

Bukan dalam kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap

Kejahatan yang dilakukan hanya satu kali

#18. Dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, perbuatan yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dicegah atau diberantas, antara lain kriminalisasi atas semua perbuatan dalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri dari, kecuali:

Penempatan (placement), B

Menggunakan Harta Kekayaan (integration) dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Transfer (layering)

Sistem Perbankan ( banking system)

#19. Dalam hukum pidana dikenal adanya istilah, Nullum crimen sine poena lege adagium tersebut bermakna:

Tidak ada perbuatan pidana, kalau tidak ada hukuman yang berdasarkan Undang-undang

Salah Semua

Tidak ada hukuman, kalau tak ada ketentuan Undang-undang

Tidak ada hukuman, kalau tak ada perbuatan pidana

#20. Undang-Undang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam:

Undang-Undang No 15 tahun 2000

Undang-Undang No 8 tahun 2009

Undang-Undang No 8 tahun 2010

Undang-Undang No 15 tahun 2002

#21. Tindak pidana lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UU No 23 Tahun 1997 tetapi juga termasuk beberapa tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap ligkungan hidup yang diatur dalam:

Semua Benar

UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Pasal 15 ayat (1) (2) (3)

UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

PP No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

#22. Menurut Mardjono Reksodiputro secara garis besar, tahapan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum dapat dibagi dalam beberapa tahapan, tahapan yang tidak termasuk dalam pendapat Mardjono Reksodiputro tersebut, adalah:

Tahapan Keempat (Tahapan ini ditandai dengan globalisasi dan peningkatan interdependensi antar negara di semua aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi)

Tahapan Ketiga (Tahapan ini merupakan permulaan adanya tanggung jawab yang langsung dari korporasi yang dimulainya pada waktu dan setelah Perang Dunia II)

Tahapan Kedua (Tahapan ini ditandai dengan pengakuan yang timbul sesudah Perang Dunia I dalam perundang-undangan bahwa suatu tindak pidana, dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha)

Tahapan Pertama (Tahapan ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan)

#23. Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana, Hal tersebut merupakan tahapan pencucian uang yang dinamakan:

Saving

Placement

Integrations

Layering

#24. Dalam hukum, dikenal berbagai dasar atau prinsip dari tanggung jawab hukum, salah satunya adalah Prinsip yang membebankan pada korban untuk membuktikan bahwa pelaku itu telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya, dikenal juga dengan prinsip apakah?

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya unsur, kesalahan (fault liability, liability based on fault principle)

Prinsip pertanggungjawaban pengganti (Viciarious liability)

Prinsip tanggung jawab mutlak (no-fault liability, absolute atau strict liability principle)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas adanya praduga (rebuttable presumption of liability principle)

#25. Terdapat dua corak dari “ economic crime”, pertama adalah Consist of crime committed by businessman as an adjunk to their regular business activities kedua yaitu :

Economic crime as crime undertaken for economic motives

The provision of illegal goods and services of provision of goods and services is an illegal manner

Regulatory Crime

Property Crime

#26. Property Crime memiliki pengertian yang lebih luas dari pengertian pencurian dalam Pasal 362 KUHP, Property Crime ini meliputi objek yang dikuasai individu (perseorangan) dan juga dikuasai oleh negara, Misalnya di Amerika Serikat dikenal adanya integrated theft offense yang meliputi tindakan salah satunya adalah deceptive business practices, deceptive business practices juga dimaksud dengan?

Tindakan pemalsuan

Tindakan penipuan yang merusak

Tindakan penyuapan dalam usaha

Praktik usaha curang

#27. Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan melalui skim asuransi, dan penyangga, atau skim lainnya, dikenal dengan nama:

Bank Perkreditan Rakyat

Bank

Perbankan

Lembaga Penjamin Simpanan

#28. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan, merupakan salah satu tugas dari lembaga:

Otoritas Jasa Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan

Bank Indonesia

PPATK

#29. Istilah culpose delicten, adalah:

Tindak Pidana tidak sengaja

Tindak Pidana aktif

Tindak Pidana positif

Tindak Pidana sengaja

#30. Tindak pidana perbankan adalah pelanggaran terhadap ketentuan perbankan yang diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan, undang-undang yang mengatur dan berhubungan dengan perbankan adalah, kecuali :

Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Jo UU No 10 Tahun 1998

Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003