Soal Ujian UT: Hukum Agraria

Posted on

administrasi pertanahanTanah adalah benda yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia karena sepanjang hidupnya manusia akan selalu berhubungan dengan tanah. Karena sangat penting, maka pemanfaatnya harus diatur dengan seadil-adilnya untuk menghindari sengketa antara sesama anggota masyarakat.

Wewenang pengaturan mengenai penggunaan, persediaan, peruntukan dan pemeliharaan tanah ini berada di tangan pemerintah sebagai personifikasi negara. Oleh karena itu, lahir berbagai kebijakan pemerintah yang mencerminkan politik di bidang pertanahan dan agraria umumnya yang diimplementasikan berupa administrasi pertanahan.

Secara umum materi Hukum Agraria mencakup konsep dasar administrasi dan administrasi pertanahan, manajemen pertanahan, manajemen pertanahan, pendaftaran tanah di Indonesia, hak atas tanah landrefor, administrasi pengadaan tanah, peralihan hak atas tanah, administrasi penatagunaan tanah dan sistem informasi pertanahan.

Modul 1 Konsep Dasar Administrasi dan Administrasi Pertanahan

Modul ini membahas tentang pengertian administrasi secara umum dan kemudian mengaitkan dengan administrasi pertanaah sebagai suatu konsep tersendiri, juga mengkaji pentingnya administrasi pertanahn serta ruang lingkup administrasi pertanahan. Manfaat mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep tentang administrasi pertanahan tetap dapat menggambarkan bagaimana proses administrasi pertanahan itu berlangsung.

Modul 2 Manajemen Pertanahan

Modul ini mengkaji inti dari administrasi yaitu manajemen khususnya manajemen pertanahan dan kebijakan-kebijakan di bidang manajemen pertanahan. Manfaatnya jauh lebih baik dari sekedar memahami proses administrasi semata tetapi diharapkan dapat mengelola (manage) berbagai kebijakan-kebijakan dalam bidang pertanahan.

Modul 3 Pendaftaran Tanah di Indonesia

Modul ini membahas pengertian, sistem, asas dan tujuan pendaftaran tanah di Indonesia serta pelaksanaannya menurut sistem yang dianut UUPA beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Selain manfaat teoritis seperti pemahaman terhadap berbagai teori sistem pendaftaran dan lain-lain maka akan mendapat manfaat praktis juga yaitu keterampilan mendaftarkan berbagai transaksi yang bersangkutan dengan tanah.

Modul 4 Hak-hak atas Tanah

Modul ini membahas hak-hak atas tanah berdasarkan tinjauan teoritis dan rujukan yuridis pada UU No. 5 Tahun 1960 serta dari tinjauan praktis, meliputi bagaimana cara memperoleh, subjek yang berhak memperoleh dan cara hapusnya hak atas tanah. Manfaat yang diharapkan selain mengetahui berbagai hak-hak atas tanah yang ada, juga mempunyai kemampuan untuk mempraktikannya dalam memohon hak atas tanah.

Modul 5 Landreform

Modul ini mengkaji tentang pengertian, tujuan dan ketentuan-ketentuan landreform di Indonesia pelaksanaannya secara praktis. Manfaatnya mempelajari modul ini selain dapat mengetahui tanah-tanah yang boleh dikuasai atau tidak, dapat juga bermanfaat secara teoritis untuk menjadi stimulan desain konsep yang paling baik untuk reforma agraria, khususnya menata administrasi pertanahan di masa datang.

Modul 6 Administrasi Pengadaan Tanah

Modul ini membahas tentang pengertian dan maksud pengadaan tanah serta tata cara pembebasan hak atas tanah dan pencabutan hak atas tanah. Manfaatnya yang sangat praktis yaitu dapat memproses peristiwa yang namanya pengadaan tanah dari awal sampai akhir khususnya dalam masalah pengadministrasiannya.

Modul 7 Peralihan Hak atas Tanah

Modul ini mengkaji tentang ruang lingkup, dasar hukum peralihan hak atas tanah serta perbuatan hukum yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, tukar menukar dan hibah atas tanah. Manfaatnya akan sangat dirasakan manakala menghadapi langsung berbagai transaksi tanah seperti jual beli. Mahasiswa seperti mempunyai guidance apa yang harus dilakukan maupun apa yang jangan dilakukan agar transaksi tersebut aman secara yuridis maupun non yuridis.

Modul 8 Administrasi Penatagunaan Tanah

Modul ini mengkaji tentang kebijakan dan tata laksana penatagunaan tanah. Telah lahir Peraturan Perundang-undangan baru dalam bidang penataan ruang yang cukup menjanjikan karena mengadung pengaturan yang jelas mengenai sistem sanksi, penyelesaian sengketa dan lain-lain. Manfaat dari modul ini akan menjadi pedoman dalam praktik penatagunaan tanah.

Modul 9 Sistem Informasi Pertanahan

Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah suatu sistem pengadaan dan pelayanan secara sistematis data yang berkaitan dengan tanah dari suatu wilayah sebagai basis dari kegiatan-kegiatan hukum administrasi, ekonomi, perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang dilaksanakan oleh BPN. BPN bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan baik berdasarkan UUP maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurusan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.

 
QUIZ START
1 Results

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

#1. Yang bukan merupakan unsur-unsur dasar manajemen menurut pendapat O.F Peterson adalah ….

#2. Menciptakan suasana pelayanan pertanahan yang lancar, tertib, murah, dan tidak berbelit-belit merupakan ….

#3. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam ….

#4. Fungsi pengadaan tanah diatur dalam …

#5. Dalam UUPA yang mengatur tentang tujuan pendaftaran tanah di Indonesia….

#6. Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebelum diatur dalam PP teresebut pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam …

#7. Pengertian agraria menurut Undang-undang Pokok Agraria adalah ….

#8. Dasar hukum landreform adalah ….

#9. Berikut ini adalah sistem publikasi dalam pendaftaran tanah, kecuali ….

#10. Pasal dalam UUPA yang mengatur tentang tujuan pendaftaran tanah di Indonesia…

#11. Terkait hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, hukum tanah nasional menggunakan …

#12. Berikut ini adalah hak atas tanah berdasarkan hukum barat, kecuali….

#13. Sistem informasi merupakan gabungan dari ….

#14. Dalam Inpres No.9 Tahun 1973 pasal 1 bahwa suatu kegiatan dalam rangka pelaksanaan pembangunan mempunyai sifat kepentingan umum, apabila kegiatan tersebut menyangkut kepentingan, kecuali ….

#15. Asas yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat adalah …

#16. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara….., ketentuan ini diatur di dalam

#17. Hak Guna Bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, hal ini diatur dalam pasal ….

#18. Berikut ini adalah hak atas tanah berdasarkan hukum barat, kecuali….

#19. Pengaturan pendaftaran tanah di Indonesia diatur di dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sebelum diatur dalam PP teresebut pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam ….

#20. Terkait hubungan hukum antara pemegang hak dengan hak atas tanahnya, hukum tanah nasional menggunakan….

#21. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, ketentuan ini diatur dalam ….

#22. Program landreform meliputi, kecuali ….

#23. Biaya pendaftaran tanah diatur dalam …..

#24. Pengertian agraria menurut Undang-undang Pokok Agraria adalah ….

#25. Pasal dalam UUPA yang mengatur tentang tujuan pendaftaran tanah di Indonesia…

#26. Salah satu asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah asas kebangsaan, yang mengandung pengertian bahwa …

#27. Hak atas tanah bersifat primer adalah hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki secara langsung dan …

#28. Dasar pengaturan tentang pelaksanaan pencabutan hak atas tanah yaitu….

#29. Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah, ketentuan ini diatur dalam :…

#30. Berikut ini yang bukan merupakan asas penatagunaan tanah

Previous
Finish
Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.