Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

tindak pidana korupsi
tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
tindak pidana pencucian uang
tindak pidana narkotika
tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam…

1.2 #2. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

1.3 #3. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….

1.4 #4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang…

1.5 #5. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …

1.6 #6. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

1.7 #7. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini adalah pendapat dari….

1.8 #8. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

1.9 #9. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …

1.10 #10. Berikut ini yang bukan Istilah pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam instrumen hukum HAM Internasional, adalah…

1.11 #11. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

1.12 #12. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.13 #13. Syarat objektif adalah…

1.14 #14. Obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf, obat-obatan tersbeut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik, disebut….

1.15 #15. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

1.16 #16. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…

1.17 #17. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…

1.18 #18. Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank, adalah…

1.19 #19. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

1.20 #20. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana menyangkut tiga permasalahan, kecuali…

1.21 #21. Istilah Hak-hak manusia dalam bahasa Perancis adalah…

1.22 #22. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…

1.23 #23. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

1.24 #24. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

1.25 #25. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain, disebut unsur….

1.26 #26. Modus operandi kejahatan pencucian uang dengan cara melalui penyamaran usaha dalam negeri adalah…

1.27 #27. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

1.28 #28. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

1.29 #29. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

1.30 #30. Faktor penyebab munculnya tindakan terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor tersebut merupakan…

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

#1. Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam…

UU No. 26 Tahun 2007

UU No. 6 Tahun 2011

UU No. 41 Tahun 1999

UU No. 45 Tahun 2009

#2. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

Bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemarintah

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

#3. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….

Pasal 420 ayat (2) KUHP

Pasal 423 KUHP

Pasal 420 ayat (1) KUHP

Pasal 425 ayat (1) KUHP

#4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang…

Penataan Ruang

Perikanan

Ketenagakerjaan

Kehutanan

#5. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …

Ganja

Heroin

Morfin

Kokain

#6. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

Memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan/peraturan perusahaan/suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial

Berhak mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh

Dapat menjatuhkan denda atas pelanggaran suatu hal apabila diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan

#7. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini adalah pendapat dari….

Roeslan Saleh

Wirjono Prodjodikoro

Sudarto

Simons

#8. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

Orang perseorangan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak

Badan, mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan

#9. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …

Perampasan barang-barang tertentu

Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Pidana denda

Pengumuman putusan hakim

#10. Berikut ini yang bukan Istilah pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam instrumen hukum HAM Internasional, adalah…

Serious violations of human rights

Crimes against humanity

Gross violations of international human rights

Major violations of human rights

#11. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

Perlindungan ekonomis

Perlindungan sosial

Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja

Perlindungan teknis

#12. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

Sudarto

Wirjono Prodjodikoro

Roeslan Saleh

Simons

#13. Syarat objektif adalah…

Dipenuhinya sasaran tatbestand berupa peristiwa, keadaan dan perbuatan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak

#14. Obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf, obat-obatan tersbeut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik, disebut….

Stimulansia

Alkohol/etanol

Depresiva

Halusinogen

#15. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

Pengendalian

Legalitas

Pencegahan

Pembangunan yang berkelanjutan

#16. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…

Bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak hotel

Pajak kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

#17. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…

Terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine

Zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan atnaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)

#18. Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank, adalah…

Kementerian Perdagangan

Direktorat Jenderal Bea Cukai

BAPEPAM-LK

Kementerian Komunikasi dan Informatika

#19. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

Debu atau serbuk dari kegiatan industri dan pertambangan

Proses pembusukan sampah

Abu atau debu dan gas-gas letusan gunung berapi

Debu beterbangan oleh tiupan angin

#20. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana menyangkut tiga permasalahan, kecuali…

Tindak pidana

Pertangggungjawaban pidana

Pidana dan pemidanaan

Kaidah-kaidah hukum

#21. Istilah Hak-hak manusia dalam bahasa Perancis adalah…

Human rights

Major violations of Human Rights

Mensenrechten

Droits de L’homme

#22. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…

Pertambangan emas

Fosfat

Pertambangan mineral

Pertambangan batubara

#23. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

Unsur Mengatur perlindungan pekerja/buruh

Unsur pemerintah

Unsur pekerjaan

Unsur upah

#24. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

UU No. 41 Tahun 1999

UU No. 29 Tahun 2004

UU No. 6 Tahun 2011

UU No. 36 Tahun 2009

#25. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain, disebut unsur….

Perintah

Upah

Pekerjaan

Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja

#26. Modus operandi kejahatan pencucian uang dengan cara melalui penyamaran usaha dalam negeri adalah…

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berasal dari mana atau halal tidaknya, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian, tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, tetapi akan dibuat kesan menang sehingga ada alasan asal-usul uang tersebut

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang di ada-adakan

#27. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

III

#28. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

Penerbangan

Hak Asasi Manusia

Terorisme

Pengadilan HAM

#29. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

Orang perseorangan dan korporasi

Korporasi