Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.
Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:
tindak pidana korupsi
tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
tindak pidana pencucian uang
tindak pidana narkotika
tindak pidana korporasi
Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:
Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:
Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.
#2. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….
#3. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….
#4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang…
#5. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …
#6. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…
#7. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini adalah pendapat dari….
#8. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …
#9. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …
#10. Berikut ini yang bukan Istilah pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam instrumen hukum HAM Internasional, adalah…
#11. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….
#12. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…
#13. Syarat objektif adalah…
#14. Obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf, obat-obatan tersbeut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik, disebut….
#15. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…
#16. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…
#17. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…
#18. Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank, adalah…
#19. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…
#20. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana menyangkut tiga permasalahan, kecuali…
#21. Istilah Hak-hak manusia dalam bahasa Perancis adalah…
#22. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…
#23. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…
#24. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…
#25. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain, disebut unsur….
#26. Modus operandi kejahatan pencucian uang dengan cara melalui penyamaran usaha dalam negeri adalah…
#27. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…
#28. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…
#29. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…
#30. Faktor penyebab munculnya tindakan terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor tersebut merupakan…
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept All”, you consent to the use of ALL the cookies. However, you may visit "Cookie Settings" to provide a controlled consent.
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.
Cookie
Duration
Description
cookielawinfo-checkbox-analytics
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional
11 months
The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance
11 months
This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy
11 months
The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.
Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.
Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.
Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads.