Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

• tindak pidana korupsi
• tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
• tindak pidana pencucian uang
• tindak pidana narkotika
• tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

1. Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
2. Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
3. Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
4. Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
5. Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
6. Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
7. Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
8. Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
9. Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

1. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
2. Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
3. Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
4. Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.

 

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Di bawah ini yang bukan termasuk tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK terbatas pada tindak pidana korupsi, adalah…

1.2 #2. Berikut ini yang bukan merupakan Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura, adalah….

1.3 #3. Menurut Soepomo, hukum perburuhan adalah…

1.4 #4. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

1.5 #5. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …

1.6 #6. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…

1.7 #7. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

1.8 #8. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.9 #9. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

1.10 #10. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

1.11 #11. Di bawah ini yang bukan merupakan Faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan, adalah…

1.12 #12. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

1.13 #13. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …

1.14 #14. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….

1.15 #15. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

1.16 #16. Di bawah ini yang bukan unsur-unsur perusakan lingkungan, adalah…

1.17 #17. Wajib pajak adalah….

1.18 #18. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain, disebut unsur….

1.19 #19. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

1.20 #20. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau Chop adalah Negara…

1.21 #21. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…

1.22 #22. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….

1.23 #23. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, kecuali….

1.24 #24. Dalam UU Lingkungan sanksi apa yang akan diterima jika subjek hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan …

1.25 #25. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….

1.26 #26. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura,…

1.27 #27. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

1.28 #28. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

1.29 #29. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

1.30 #30. Unsur-unsur tindak pidana narkotika diatur dalam …

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

#1. Di bawah ini yang bukan termasuk tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK terbatas pada tindak pidana korupsi, adalah…

Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat

Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 500.000.000,-

Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara

Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,-

#2. Berikut ini yang bukan merupakan Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura, adalah….

Kepastian hukum

Kebermanfaatan

Kedaulatan

Kemandirian

#3. Menurut Soepomo, hukum perburuhan adalah…

Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah

Himpunan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan.

Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja

Suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila dilanggar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait dibidang tenaga kerja

#4. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

Unsur upah

Unsur pekerjaan

Unsur pemerintah

Unsur Mengatur perlindungan pekerja/buruh

#5. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …

Pengumuman putusan hakim

Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu

Pidana denda

#6. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…

Pemberantasan tindak pidana korupsi

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Perlindungan Konsumen

Cukai

#7. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

UU No. 41 Tahun 1999

UU No. 6 Tahun 2011

UU No. 29 Tahun 2004

UU No. 36 Tahun 2009

#8. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

James C. Scoot

Vito Tanzi

David H. Bayley

Baharuddin Lopa

#9. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

Pasal 401 - Pasal 443 UU No. 1 Tahun 2009

Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000

Pasal 6 - Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2003

Pasal 36 - Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000

#10. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

Asas Pemungutan pajak yang tepat waktu atau kesenangan (asas convenience of payment)

Asas Keseimbangan atau keadilan (asas equality)

Asas Kepastian hukum (asas certainty)

Asas Efisiensi (asas efficiency)

#11. Di bawah ini yang bukan merupakan Faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan, adalah…

Tidak mengaktifkan transmitter

Kebutuhan ikan dunia meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna

Fishing ground di Negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di Negara tersebut tetap bertahan

Perbedaan harga ikan segar utuh di Negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan

#12. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

Bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemarintah

Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

#13. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

#14. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….

Pasal 420 ayat (2) KUHP

Pasal 425 ayat (1) KUHP

Pasal 420 ayat (1) KUHP

Pasal 423 KUHP

#15. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

Memberikan istirahat/cuti

Mengurus perawatan dan pengobatan

Membayar upah

Membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik disengaja maupun karena kelalaian

#16. Di bawah ini yang bukan unsur-unsur perusakan lingkungan, adalah…

Mengakibatkan berkurang atua tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

Ada tindakan manusia

Berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

Terjadi perubahan fisik dan/atau hayatinya

#17. Wajib pajak adalah….

Pendukung hak dan kewajiban manusia

Setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum

Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif

Orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

#18. Dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian), pekerjaan tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang lain, disebut unsur….

Perintah

Upah

Pekerjaan

Perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja

#19. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

Memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan/peraturan perusahaan/suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial

Berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh

Berhak mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dapat menjatuhkan denda atas pelanggaran suatu hal apabila diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan

#20. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau Chop adalah Negara…

Australia

China

India

Pakistan

#21. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…

Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)

Terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan atnaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

Zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh

#22. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….

UU No. 17 Tahun 2006

UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 26 Tahun 2000

UU No.23 Tahun 2004

#23. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, kecuali….

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan

Menentukan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati

#24. Dalam UU Lingkungan sanksi apa yang akan diterima jika subjek hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan …

Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-

#25. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….

Hutan konservasi

Hutan hak

Hutan desa

Hutan negara

#26. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura,…

Keadilan dan kemitraan

Kedaulatan

Kemandirian

Kebermanfaatan

#27. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak

Orang perseorangan

Badan, mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

#28. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

Orang perseorangan

Korporasi

Orang perseorangan dan korporasi

Doenpleger

#29. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

UU No. 45 Tahun 2009

UU No. 41 Tahun 2009

UU No. 35 Tahun 2009

UU No. 22 Tahun 2009

#30. Unsur-unsur tindak pidana narkotika diatur dalam …

Pasal 111 ayat (1)

Pasal 111 ayat (1) – Pasal 148

Pasal 59 ayat (1)

Pasal 59 ayat (1) – Pasal 72

Previous

Finish