Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

• tindak pidana korupsi
• tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
• tindak pidana pencucian uang
• tindak pidana narkotika
• tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

1. Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
2. Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
3. Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
4. Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
5. Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
6. Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
7. Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
8. Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
9. Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

1. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
2. Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
3. Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
4. Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.

 

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.2 #2. Berikut ini yang bukan termasuk Faktor penyebab terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan, adalah….

1.3 #3. Istilah pajak dalam bahasa Perancis adalah…

1.4 #4. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, kecuali….

1.5 #5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

1.6 #6. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

1.7 #7. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

1.8 #8. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

1.9 #9. Misdrijven adalah istilah dari…

1.10 #10. Wajib pajak adalah….

1.11 #11. Subyek hukum dalam tindak pidana ketenagakerjaan adalah…..

1.12 #12. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…

1.13 #13. Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Hal tersebut merupakan isi UU Penerbangan…

1.14 #14. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …

1.15 #15. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam…

1.16 #16. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …

1.17 #17. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang, disebut…

1.18 #18. Definisi hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah….

1.19 #19. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

1.20 #20. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau Chop adalah Negara…

1.21 #21. Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam…

1.22 #22. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

1.23 #23. Tujuan atau pertimbangan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan adalah…

1.24 #24. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

1.25 #25. Di bawah ini yang bukan tindakan genosida adalah…

1.26 #26. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…

1.27 #27. Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekankan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik. Defenisi tersebut menurut pendapat…

1.28 #28. Syarat objektif adalah…

1.29 #29. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.30 #30. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

#1. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

Simons

Roeslan Saleh

Sudarto

Wirjono Prodjodikoro

#2. Berikut ini yang bukan termasuk Faktor penyebab terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan, adalah….

Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor

Tegasnya aparat lingkungan untuk bertindak

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan

#3. Istilah pajak dalam bahasa Perancis adalah…

Steuer

Droit

Tax

Gravamen

#4. Hukum pidana menurut Moeljatno ialah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, kecuali….

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut

Menentukan larangan atau perintah yang oleh Negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati

Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikarenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan

Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

#5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

Pengadilan HAM

Hak Asasi Manusia

Penerbangan

Terorisme

#6. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

Jaksa

Panitera

Hakim

Advokat

#7. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

Unsur Mengatur perlindungan pekerja/buruh

Unsur pekerjaan

Unsur pemerintah

Unsur upah

#8. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

Pembangunan yang berkelanjutan

Pencegahan

Legalitas

Pengendalian

#9. Misdrijven adalah istilah dari…

Kealpaan

Kejahatan

Kesengajaan

Pelanggaran

#10. Wajib pajak adalah….

Orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum

Pendukung hak dan kewajiban manusia

Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif

#11. Subyek hukum dalam tindak pidana ketenagakerjaan adalah…..

Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

Pekerja/buruh dan Pengusaha/majikan

Pekerja/buruh

Pengusaha/majikan

#12. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…

Pajak kendaraan bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Pajak hotel

#13. Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Hal tersebut merupakan isi UU Penerbangan…

Pasal 145

Pasal 146

Pasal 144

Pasal 141

#14. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …

Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan

#15. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam…

UU No. 32 Tahun 2009

UU No. 17 Tahun 2006

UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 5 Tahun 1997

#16. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …

Morfin

Heroin

Kokain

Ganja

#17. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang, disebut…

Corrupt campaign practices

Political bribery

Election fraud

Political kickbacks

#18. Definisi hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah….

Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi

Hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya

Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan

Bidang ilmu yang masih sangat muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini

#19. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

UU No. 35 Tahun 2009

UU No. 41 Tahun 2009

UU No. 22 Tahun 2009

UU No. 45 Tahun 2009

#20. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau Chop adalah Negara…

China

Australia

India

Pakistan

#21. Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam…

UU No. 41 Tahun 1999

UU No. 6 Tahun 2011

UU No. 45 Tahun 2009

UU No. 26 Tahun 2007

#22. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

Badan, mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan

Orang perseorangan

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak

#23. Tujuan atau pertimbangan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan adalah…

Untuk menjamin kesempatan perlakuan yang adil/tanpa diskriminasi

Untuk Mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh

Untuk menjamin kesamaan kesempatan dalam berkarier

Untuk memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha

#24. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

Membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik disengaja maupun karena kelalaian

Memberikan istirahat/cuti

Membayar upah

Mengurus perawatan dan pengobatan

#25. Di bawah ini yang bukan tindakan genosida adalah…

Membunuh anggota-anggota dari kelompok nasional dan etnik

Menimbulkan kerusakan fisik dan mental yang serius terhadap anggota-anggota kelompok ras

Memberikan sumbangan terhadap korban bencana alam

Menjatuhkan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam kelompok ras

#26. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…

Fosfat

Pertambangan emas

Pertambangan batubara

Pertambangan mineral

#27. Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau property untuk mengintimidasi atau menekankan pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya untuk memaksa tujuan sosial dan politik. Defenisi tersebut menurut pendapat…

Hafid Abbas

Paul Wilkinson

Muladi

James Adams

#28. Syarat objektif adalah…

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

Setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak

Dipenuhinya sasaran tatbestand berupa peristiwa, keadaan dan perbuatan

#29. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

James C. Scoot

Vito Tanzi

David H. Bayley

Baharuddin Lopa

#30. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

Perlindungan teknis

Perlindungan sosial

Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja

Perlindungan ekonomis

Previous

Finish