Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

tindak pidana korupsi
tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
tindak pidana pencucian uang
tindak pidana narkotika
tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

1.2 #2. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

1.3 #3. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

1.4 #4. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut menurut…

1.5 #5. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini adalah pendapat dari….

1.6 #6. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….

1.7 #7. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah, …

1.8 #8. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

1.9 #9. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

1.10 #10. Berikut ini yang bukan merupakan Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura, adalah….

1.11 #11. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

1.12 #12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

1.13 #13. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau Chop adalah Negara…

1.14 #14. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

1.15 #15. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim adalah…

1.16 #16. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….

1.17 #17. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …

1.18 #18. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…

1.19 #19. Hukum pidana yang dibentuk oleh Negara tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dalam yurisdiksi Negara tersebut, disebut…

1.20 #20. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…

1.21 #21. arda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya melakukan pembaharuan UU tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga disertai dengan, kecuali….

1.22 #22. Berikut ini yang bukan termasuk Faktor penyebab terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan, adalah….

1.23 #23. Unsur-unsur tindak pidana narkotika diatur dalam …

1.24 #24. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…

1.25 #25. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.26 #26. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

1.27 #27. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

1.28 #28. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura,…

1.29 #29. Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara dalam Bahasa Belanda adalah….

1.30 #30. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang, disebut…

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

#1. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

Advokat

Panitera

Jaksa

Hakim

#2. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

Perlindungan sosial

Perlindungan ekonomis

Perlindungan teknis

Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja

#3. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

Orang perseorangan

Badan, mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan

#4. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut menurut…

N. J. Feldmann

Leroy Beulieu

P.J.A. Adriani

M. J.H. Smeets

#5. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini adalah pendapat dari….

Simons

Sudarto

Wirjono Prodjodikoro

Roeslan Saleh

#6. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….

UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 17 Tahun 2006

UU No.23 Tahun 2004

UU No. 26 Tahun 2000

#7. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan adalah, …

Pembekuan ijin

Pidana penjara

Peringatan

Pencabutan ijin

#8. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

Doenpleger

Orang perseorangan dan korporasi

Orang perseorangan

Korporasi

#9. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

Abu atau debu dan gas-gas letusan gunung berapi

Debu atau serbuk dari kegiatan industri dan pertambangan

Debu beterbangan oleh tiupan angin

Proses pembusukan sampah

#10. Berikut ini yang bukan merupakan Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura, adalah….

Kepastian hukum

Kedaulatan

Kebermanfaatan

Kemandirian

#11. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

III

#12. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

UU No. 45 Tahun 2009

UU No. 22 Tahun 2009

UU No. 35 Tahun 2009

UU No. 41 Tahun 2009

#13. Pencucian uang dilakukan dengan memanfaatkan semacam bank rahasia atau disebut hui (hoi) atau Chop adalah Negara…

Australia

Pakistan

China

India

#14. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

Asas Pemungutan pajak yang tepat waktu atau kesenangan (asas convenience of payment)

Asas Efisiensi (asas efficiency)

Asas Kepastian hukum (asas certainty)

Asas Keseimbangan atau keadilan (asas equality)

#15. Definisi lingkungan hidup menurut Emil Salim adalah…

Segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia

Sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita

Jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita

Semua benda, kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya

#16. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….

Hutan hak

Hutan negara

Hutan konservasi

Hutan desa

#17. Di bawah ini yang bukan termasuk pidana tambahan, adalah …

Pengumuman putusan hakim

Pidana denda

Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu

#18. Pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta tanah, disebut…

Pertambangan batubara

Pertambangan mineral

Fosfat

Pertambangan emas

#19. Hukum pidana yang dibentuk oleh Negara tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dalam yurisdiksi Negara tersebut, disebut…

Hukum pidana materiil

Hukum pidana formil

Hukum pidana internasional

Hukum pidana nasional

#20. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…

Pajak hotel

Bea balik nama kendaraan bermotor

Pajak kendaraan bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

#21. arda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya melakukan pembaharuan UU tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga disertai dengan, kecuali….

Moral and administrative reform

Economic and bisnis

Social and economic

Political and cultural

#22. Berikut ini yang bukan termasuk Faktor penyebab terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan, adalah….

Tegasnya aparat lingkungan untuk bertindak

Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor

Kurangnya keberanian masyarakat untuk bertindak

#23. Unsur-unsur tindak pidana narkotika diatur dalam …

Pasal 59 ayat (1) – Pasal 72

Pasal 59 ayat (1)

Pasal 111 ayat (1)

Pasal 111 ayat (1) – Pasal 148

#24. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…

Cukai

Pemberantasan tindak pidana korupsi

Perlindungan Konsumen

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

#25. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

David H. Bayley

Vito Tanzi

Baharuddin Lopa

James C. Scoot

#26. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

Penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 350.000.000,-

Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-

Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

#27. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

Pembangunan yang berkelanjutan

Pencegahan

Pengendalian

Legalitas

#28. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura,…