Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

• tindak pidana korupsi
• tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
• tindak pidana pencucian uang
• tindak pidana narkotika
• tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

1. Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
2. Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
3. Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
4. Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
5. Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
6. Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
7. Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
8. Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
9. Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

1. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
2. Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
3. Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
4. Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.

 

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

1.2 #2. Faktor penyebab munculnya tindakan terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor tersebut merupakan…

1.3 #3. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

1.4 #4. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …

1.5 #5. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

1.6 #6. Modus operandi kejahatan pencucian uang dengan cara melalui penyamaran usaha dalam negeri adalah…

1.7 #7. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.8 #8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang…

1.9 #9. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

1.10 #10. Di bawah ini yang bukan termasuk lingkungan abiotik, adalah…

1.11 #11. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

1.12 #12. Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Hal tersebut merupakan isi UU Penerbangan…

1.13 #13. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diatur didalam….

1.14 #14. Dalam UU Lingkungan sanksi apa yang akan diterima jika subjek hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan …

1.15 #15. Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah….

1.16 #16. Menurut Soepomo, hukum perburuhan adalah…

1.17 #17. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

1.18 #18. Narkotika diatur dalam….

1.19 #19. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

1.20 #20. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

1.21 #21. Tujuan atau pertimbangan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan adalah…

1.22 #22. Berikut ini yang bukan merupakan Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura, adalah….

1.23 #23. Di bawah ini yang bukan merupakan Faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan, adalah…

1.24 #24. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

1.25 #25. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

1.26 #26. Syarat objektif adalah…

1.27 #27. Wajib pajak adalah….

1.28 #28. Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara dalam Bahasa Belanda adalah….

1.29 #29. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana menyangkut tiga permasalahan, kecuali…

1.30 #30. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

#1. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

UU No. 36 Tahun 2009

UU No. 41 Tahun 1999

UU No. 6 Tahun 2011

UU No. 29 Tahun 2004

#2. Faktor penyebab munculnya tindakan terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor tersebut merupakan…

Faktor sosial

Faktor ekonomi

Faktor hukum

Faktor politik

#3. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

Debu beterbangan oleh tiupan angin

Abu atau debu dan gas-gas letusan gunung berapi

Proses pembusukan sampah

Debu atau serbuk dari kegiatan industri dan pertambangan

#4. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …

Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

Keserasian, keselarasan dan keseimbangan

Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

#5. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000

Pasal 401 - Pasal 443 UU No. 1 Tahun 2009

Pasal 6 - Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2003

Pasal 36 - Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000

#6. Modus operandi kejahatan pencucian uang dengan cara melalui penyamaran usaha dalam negeri adalah…

Dengan uang tersebut didirikanlah usaha perjudian, tidak menjadi masalah apakah menang atau kalah, tetapi akan dibuat kesan menang sehingga ada alasan asal-usul uang tersebut

Dengan uang tersebut didirikanlah perusahaan samaran, tidak dipermasalahkan apakah uang tersebut berasal dari mana atau halal tidaknya, namun kesannya usaha tersebut telah menghasilkan uang bersih

Uang tersebut secara fisik tidak kemana-mana, tetapi keberadaannya didukung oleh berbagai dokumen palsu atau dokumen yang di ada-adakan

Uang tunai dibawa ke luar negeri dengan berbagai cara, lalu uang tersebut dimasukkan kembali sebagai pinjaman luar negeri. Hal ini seakan-akan memberi kesan bahwa pelaku memperoleh bantuan kredit dari luar negeri

#7. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

Simons

Wirjono Prodjodikoro

Roeslan Saleh

Sudarto

#8. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur tentang…

Perikanan

Kehutanan

Penataan Ruang

Ketenagakerjaan

#9. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

Unsur upah

Unsur pemerintah

Unsur pekerjaan

Unsur Mengatur perlindungan pekerja/buruh

#10. Di bawah ini yang bukan termasuk lingkungan abiotik, adalah…

Hewan

Udara

Batuan

Air dan tanah

#11. Asas yang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak-hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, merupakan asas…

Pencegahan

Legalitas

Pengendalian

Pembangunan yang berkelanjutan

#12. Tanggung jawab terhadap kerugian penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Hal tersebut merupakan isi UU Penerbangan…

Pasal 146

Pasal 141

Pasal 144

Pasal 145

#13. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diatur didalam….

UU No.23 Tahun 2004

UU No. 8 Tahun 2010

UU No. 17 Tahun 2006

UU No.23 Tahun 2004

#14. Dalam UU Lingkungan sanksi apa yang akan diterima jika subjek hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan …

Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,-

#15. Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah….

Asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

Asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan Negara tempat kelahiran

Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini

#16. Menurut Soepomo, hukum perburuhan adalah…

Suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila dilanggar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait dibidang tenaga kerja

Himpunan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan.

Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja

Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah

#17. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

Membayar upah

Membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik disengaja maupun karena kelalaian

Memberikan istirahat/cuti

Mengurus perawatan dan pengobatan

#18. Narkotika diatur dalam….

UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 17 Tahun 2006

UU No. 35 Tahun 2009

UU No. 5 Tahun 1997

#19. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

Hakim

Panitera

Jaksa

Advokat

#20. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

Penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 350.000.000,-

Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-

Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

#21. Tujuan atau pertimbangan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan adalah…

Untuk menjamin kesempatan perlakuan yang adil/tanpa diskriminasi

Untuk menjamin kesamaan kesempatan dalam berkarier

Untuk Mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh

Untuk memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha

#22. Berikut ini yang bukan merupakan Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura, adalah….

Kemandirian

Kepastian hukum

Kebermanfaatan

Kedaulatan

#23. Di bawah ini yang bukan merupakan Faktor-faktor penyebab tindak pidana perikanan, adalah…

Perbedaan harga ikan segar utuh di Negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan

Tidak mengaktifkan transmitter

Kebutuhan ikan dunia meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi overdemand terutama jenis ikan dari laut seperti Tuna

Fishing ground di Negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di Negara tersebut tetap bertahan

#24. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

Terorisme

Penerbangan

Hak Asasi Manusia

Pengadilan HAM

#25. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja

Perlindungan ekonomis

Perlindungan sosial

Perlindungan teknis

#26. Syarat objektif adalah…

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang berhak

Dipenuhinya sasaran tatbestand berupa peristiwa, keadaan dan perbuatan

Setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

#27. Wajib pajak adalah….

Pendukung hak dan kewajiban manusia

Setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum

Orang atau badan yang memenuhi syarat-syarat subjektif

Orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

#28. Istilah hukum pertambangan mineral dan batubara dalam Bahasa Belanda adalah….

Mineral and coal mining law

Algemene mijnrecht

Mineral and kohlebergbau gesetz

Mineraal –en kolenmijnen recht

#29. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana menyangkut tiga permasalahan, kecuali…

Kaidah-kaidah hukum

Pidana dan pemidanaan

Tindak pidana

Pertangggungjawaban pidana

#30. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….

Pasal 423 KUHP

Pasal 420 ayat (1) KUHP

Pasal 420 ayat (2) KUHP

Pasal 425 ayat (1) KUHP

Previous

Finish