Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.
Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:
- tindak pidana korupsi
- tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
- tindak pidana pencucian uang
- tindak pidana narkotika
- tindak pidana korporasi
Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:
- Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
- Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
- Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
- Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
- Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
- Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
- Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
- Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
- Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.
Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:
- Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
- Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
- Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
- Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.
Isi
sembunyikan
Results
Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.
Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.
#1. Syarat objektif adalah…
#2. Wajib pajak diatur didalam…
#3. Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank, adalah…
#4. Subyek hukum dalam tindak pidana ketenagakerjaan adalah…..
#5. Misdrijven adalah istilah dari…
#6. Istilah pajak dalam bahasa Perancis adalah…
#7. Di bawah ini yang bukan Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, …
#8. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….
#9. Tindak Pidana Keimigrasian diatur dalam…
#10. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….
#11. Wajib pajak adalah….
#12. Berikut ini yang bukan Istilah pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam instrumen hukum HAM Internasional, adalah…
#13. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…
#14. Narkotika diatur dalam….
#15. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……
#16. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…
#17. Faktor penyebab munculnya tindakan terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor tersebut merupakan…
#18. Di bawah ini yang bukan merupakan jenis pajak daerah tingkat Provinsi, adalah…
#19. Di bawah ini yang bukan termasuk lingkungan abiotik, adalah…
#20. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…
#21. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…
#22. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…
#23. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…
#25. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…
#26. Istilah Hak-hak manusia dalam bahasa Perancis adalah…
#28. Obat-obat yang mengandung zat-zat yang merangsang terhadap otak dan syaraf, obat-obatan tersbeut digunakan untuk meningkatkan daya konsentrasi dan aktivitas mental serta fisik, disebut….
#29. Di bawah ini yang bukan termasuk tindak pidana korupsi yang dapat ditangani oleh KPK terbatas pada tindak pidana korupsi, adalah…
#30. Kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum, yang berupa menerima hadiah atau janji diatur dalam KUHP….
Artikel Terkait