Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Posted on

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

  • tindak pidana korupsi
  • tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
  • tindak pidana pencucian uang
  • tindak pidana narkotika
  • tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

  1. Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
  2. Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
  3. Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
  4. Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
  5. Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
  6. Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
  7. Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
  8. Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
  9. Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

  1. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
  2. Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
  3. Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
  4. Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.
 
QUIZ START
1 Results

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

#1. Subjek hukum dalam tindak pidana terorisme adalah…

#2. Wajib pajak adalah….

#3. Manakah yang bukan unsur-unsur dalam perjanjian kerja,…

#4. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang menenuhi syarat-syarat tertentu. Definisi ini adalah pendapat dari….

#5. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut menurut…

#6. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

#7. Faktor penyebab munculnya tindakan terorisme karena pengaruh kemiskinan yang ada di masyarakat yang dapat membuat masyarakat untuk melakukan kekerasan yang kemudian mengarah pada tindakan terorisme. Faktor tersebut merupakan…

#8. Memeriksa dan memutus perkara melalui proses persidangan di pengadilan, merupakan tugas pokok ……

#9. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) diatur didalam….

#10. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

#11. Di bawah ini yang bukan faktor internal pencemaran lingkungan hidup, adalah…

#12. Unsur-unsur tindak pidana narkotika diatur dalam …

#13. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

#14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam….

#15. Istilah pajak dalam bahasa Perancis adalah…

#16. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

#17. Wajib pajak diatur didalam…

#18. Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, masuk kedalam Narkotika golongan….

#19. Menurut Edy Karsono, narkotika adalah….

#20. Lembaga yang bertugas melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank, adalah…

#21. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

#22. Pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik itu. Pendapat ini dikemukakan oleh…

#23. Tindak Pidana Kehutanan diatur dalam…

#24. Di bawah ini yang bukan unsur-unsur perusakan lingkungan, adalah…

#25. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

#26. Hukum pidana yang dibentuk oleh Negara tertentu yang ruang lingkup berlakunya hanya dalam yurisdiksi Negara tersebut, disebut…

#27. arda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya melakukan pembaharuan UU tidak hanya melakukan law reform, tetapi juga disertai dengan, kecuali….

#28. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

#29. Azis Syamsudin berpendapat bahwa substansi hukum pidana menyangkut tiga permasalahan, kecuali…

#30. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

Previous
Finish
Artikel Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.