Soal UT: Tindak Pidana Khusus

Buku Materi Pokok (BMP) HKUM4309 Tindak Pidana Khusus membahas mengenai ruang lingkup yang berisikan tindak pidana yang bersifat khusus, yakni tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat dan timbul seiring dengan perkembangan zaman.

Tindak pidana khusus yang dipelajari dalam materi ini di antaranya:

• tindak pidana korupsi
• tindak pidana kejahatan hak asasi manusia
• tindak pidana pencucian uang
• tindak pidana narkotika
• tindak pidana korporasi

Dengan mempelajari materi tindak pidana khusus maka kita dapat memperoleh pengetahuan mengenai tindak pidana yang bersifat khusus sebagai bagian dari hukum pidana.

Ada sembilan bab yang dipelajari dalam kuliah ini, yakni sebagai berikut:

1. Modul 1 membahas tentang pengertian dasar tindak pidana khusus serta ruang lingkupnya yang meliputi perbandingan ruang lingkup tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, serta tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana.
2. Modul 2 membahas tentang tindak pidana korupsi yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana korupsi, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana korupsi.
3. Modul 3 membahas tentang kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan yang meliputi, pengertian dari kejahatan hak asasi manusia berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana penerbangan serta subjek hukum dan unsur-unsurnya.
4. Modul 4 membahas tentang tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana pencucian uang, baik menurut para ahli maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.
5. Modul 5 membahas tentang tindak pidana perpajakan yang meliputi apa yang dimaksud tindak pidana perpajakan, serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana perpajakan.
6. Modul 6 membahas tentang tindak pidana narkotika dan psikotropika yang meliputi pengertian tindak pidana narkotika, pengertian tindak pidana psikotropika, serta subjek hukum dan unsur-unsur dari tindak pidana narkotika dan psikotropika.
7. Modul 7 membahas tentang tindak pidana di bidang lingkungan yang meliputi ap ayang dimaksud tindak pidana di bidang lingkungan serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
8. Modul 8 membahas tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian meliputi apa yang dimaksud tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.
9. Modul 9 membahas tentang tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam yang meliputi tindak pidana perikanan, tindak pidana kehutanan, tindak pidana pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana holtikultura, tindak pidana serta subjek hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang berkaitan dengan sumber daya alam.

Sebagai bagian dari memahami materi, mahasiswa juga disediakan soal-soal latihan untuk persiapan UAS. Anda bisa mengerjakan soal-soal tersebut di bawah ini dengan tip sebagai berikut:

1. Pilihlah salah satu jawaban yang Anda anggap benar di seluruh soal yang tampil.
2. Kirim dan lihat hasil, maka Anda bisa melihat nilai Anda beserta kunci jawabannya.
3. Di setiap soal ada kode angka di belakang soal yang menunjukkan nomor bab (modul). Misalnya: Siapakah nama Bapak Proklamator Indonesia? [1]. Angka [1] menunjukkan materi soal ini dapat Anda pelajari di bab/modul 1.
4. Anda bisa mengulang-ulangi mengambil kuis ini sebagai latihan.

 

QUIZ START

Isi sembunyikan

1 Results

1.1 #1. Dalam UU Lingkungan sanksi apa yang akan diterima jika subjek hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan …

1.2 #2. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…

1.3 #3. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

1.4 #4. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

1.5 #5. Narkotika diatur dalam….

1.6 #6. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

1.7 #7. Di bawah ini yang bukan Jenis-jenis psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain .…

1.8 #8. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….

1.9 #9. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura,…

1.10 #10. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

1.11 #11. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….

1.12 #12. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…

1.13 #13. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

1.14 #14. Tujuan atau pertimbangan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan adalah…

1.15 #15. Menurut Edy Karsono, narkotika adalah….

1.16 #16. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

1.17 #17. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

1.18 #18. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang, disebut…

1.19 #19. Pentobarbital, Fluni, razempam merupakan termasuk Psikotropika Golongan …

1.20 #20. Berikut ini yang bukan Istilah pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam instrumen hukum HAM Internasional, adalah…

1.21 #21. Menurut Soepomo, hukum perburuhan adalah…

1.22 #22. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

1.23 #23. Wajib pajak diatur didalam…

1.24 #24. Di bawah ini yang bukan unsur-unsur perusakan lingkungan, adalah…

1.25 #25. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

1.26 #26. Istilah Hak-hak manusia dalam bahasa Perancis adalah…

1.27 #27. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

1.28 #28. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

1.29 #29. Definisi hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah….

1.30 #30. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

#1. Dalam UU Lingkungan sanksi apa yang akan diterima jika subjek hukum melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi atau baku mutu gangguan …

Dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 9.000.000.000,-

Dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

Dipidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,-

#2. UU No. 28 Tahun 1999 mengatur tentang…

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

Cukai

Perlindungan Konsumen

Pemberantasan tindak pidana korupsi

#3. Ekstasi dan ISD termasuk Psikotropika Golongan…

II

IV

I

III

#4. Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah….

Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemarintah

#5. Narkotika diatur dalam….

UU No. 35 Tahun 2009

UU No. 44 Tahun 2008

UU No. 17 Tahun 2006

UU No. 5 Tahun 1997

#6. Tindak pidana korupsi ialah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh…

Baharuddin Lopa

James C. Scoot

David H. Bayley

Vito Tanzi

#7. Di bawah ini yang bukan Jenis-jenis psikotropika yang sering disalahgunakan antara lain .…

Amfetamin

Lexotan

Metanol

Ekstasi

#8. Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah….

UU No. 26 Tahun 2000

UU No. 17 Tahun 2006

UU No.23 Tahun 2004

UU No. 44 Tahun 2008

#9. Manakah dibawah ini yang tidak termasuk Asas-asas dalam penyelenggaraan hortikultura,…

Kemandirian

Kebermanfaatan

Keadilan dan kemitraan

Kedaulatan

#10. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak, merupakan defenisi dari…

Asas Efisiensi (asas efficiency)

Asas Keseimbangan atau keadilan (asas equality)

Asas Kepastian hukum (asas certainty)

Asas Pemungutan pajak yang tepat waktu atau kesenangan (asas convenience of payment)

#11. Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah, disebut….

Hutan hak

Hutan desa

Hutan negara

Hutan konservasi

#12. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah…

Terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine

Zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh

Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan atnaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

#13. Yang tidak termasuk kewajiban pengusaha adalah….

Memberikan istirahat/cuti

Mengurus perawatan dan pengobatan

Membayar ganti rugi dan denda apabila melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik disengaja maupun karena kelalaian

Membayar upah

#14. Tujuan atau pertimbangan diaturnya tindak pidana ketenagakerjaan adalah…

Untuk Mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh

Untuk menjamin kesempatan perlakuan yang adil/tanpa diskriminasi

Untuk memberi perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha

Untuk menjamin kesamaan kesempatan dalam berkarier

#15. Menurut Edy Karsono, narkotika adalah….

Terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap selain juga terkenal dengan istilah dihydo morphine

Sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukan kedlaam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi

Zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya kedalam tubuh

Zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan)

#16. Di bawah ini yang bukan subjek pajak menurut Rochmat Soemitro …

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia

Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak

Badan, mempunyai berbagai bentuk yang sifatnya satu dengan lain berlainan

Orang perseorangan

#17. Perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya, disebut….

Perlindungan teknis

Perlindungan sosial

Perlindungan ekonomis

Perlindungan atas hak-hak dalam hubungan kerja

#18. Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kekuasaan di bidang legislatif sebagai pembentuk undang-undang, disebut…

Political kickbacks

Election fraud

Corrupt campaign practices

Political bribery

#19. Pentobarbital, Fluni, razempam merupakan termasuk Psikotropika Golongan …

II

I

III

IV

#20. Berikut ini yang bukan Istilah pelanggaran HAM berat yang terdapat dalam instrumen hukum HAM Internasional, adalah…

Serious violations of human rights

Gross violations of international human rights

Crimes against humanity

Major violations of human rights

#21. Menurut Soepomo, hukum perburuhan adalah…

Himpunan peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah

Himpunan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan.

Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja

Suatu peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur seseorang mulai dari sebelum, selama, dan sesudah tenaga kerja berhubungan dalam ruang lingkup di bidang ketenagakerjaan dan apabila dilanggar dapat terkena sanksi perdata atau pidana termasuk lembaga-lembaga penyelenggara swasta yang terkait dibidang tenaga kerja

#22. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk hak pengusaha adalah, adalah…

Dapat menjatuhkan denda atas pelanggaran suatu hal apabila diatur secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis atau peraturan perusahaan

Berhak menetapkan mulainya istirahat tahunan dengan memperhatikan kepentingan buruh

Memperhitungkan upah buruh selama sakit dengan suatu pembayaran yang diterima oleh buruh tersebut yang timbul dari suatu perundang-undangan/peraturan perusahaan/suatu dana yang menyelenggarakan jaminan sosial

Berhak mendapat perlindungan atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

#23. Wajib pajak diatur didalam…

Pasal 1 angka 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 38 huruf b UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 39 ayat (1) huruf b UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pasal 1 angka 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

#24. Di bawah ini yang bukan unsur-unsur perusakan lingkungan, adalah…

Ada tindakan manusia

Terjadi perubahan fisik dan/atau hayatinya

Mengakibatkan berkurang atua tidak dapat berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

Berfungsinya lingkungan dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan

#25. Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 mengatur tentang…

Hak Asasi Manusia

Penerbangan

Terorisme

Pengadilan HAM

#26. Istilah Hak-hak manusia dalam bahasa Perancis adalah…

Mensenrechten

Human rights

Major violations of Human Rights

Droits de L’homme

#27. Unsur-unsur tindak pidana Hak Asasi Manusia berat diatur dalam…

Pasal 36 - Pasal 41 UU No. 26 Tahun 2000

Pasal 36 UU No. 26 Tahun 2000

Pasal 6 - Pasal 24 UU No. 15 Tahun 2003

Pasal 401 - Pasal 443 UU No. 1 Tahun 2009

#28. Dalam UU Tipikor Pasal 3 bahwa Setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana…

Penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan Denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- dan paling banyak Rp.1.000.000.000,-

Penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 350.000.000,-

Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

Penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

#29. Definisi hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah….

Hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan

Hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas-luasnya

Hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan mahluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi

Bidang ilmu yang masih sangat muda, yang perkembangannya baru terjadi pada dasawarsa akhir ini

#30. Di bawah ini yang bukan termasuk Narkotika Golongan I …

Kokain

Ganja

Morfin

Heroin

Previous

Finish