Simulasi Soal Ujian Advokat Hukum Acara Perdata

Diposting pada

Hukum perdata atau hukum privat, berarti menyangkut hubungan antar orang, orang dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok di mana peran serta negara sangat minimal atau tidak ikut campur sama sekali.

Tidak ikut campurnya negara ditunjukkan dalam hakim yang bersifat pasif dalam mengadili. Negara tidak boleh memutus di luar gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Hukum perdata, yakni ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia berasal dari Bahasa Belanda “Bugelijk Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Hukum acara perdata merupakan serangkaian kaidah, prosedur dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif sebuah negara.

Wirjono Projodikoro mengartikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sudikno Martokusumo menyebutkan hukum acar aperdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim.

Sumber-sumber hukum dalam acara perdata

  • HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement ) Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil
  • RBg Rechtsglement voor de Buitengewesten ) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  • Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009perubahan kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum .
  • Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
  • Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
  • Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • BW ( Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  • Yurisprudensi
  • Adat kebiasaan Hakim dalam Memeriksa Perkara
  • Perjanjian Internasional
  • Doktrin Ilmu Pengetahuan
  • Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Asas-asas yang dikenal dalam hukum acara perdata

  • Hakim Bersifat Menunggu judex ne procedat ex officio). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima dan mengadili sesuatu perkara .
  • Hakim Bersifat Pasif ( Pasal 5 UU No. 14/1970).
  • Persidangan Bersifat Terbuka untuk Umum. Sebelum perkara mulai disidangkan maka Ketua Majelis Hakim harus menyatakan bahwa sidang harus dinyatakan dibuka ” dan terbuka untuk umum Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Mendengar Kedua Belah Pihak (Audi at Alteram Partem) di mana kedua belah pihak yang bersengketa harus didengar, diperhatikan, dan diperlakukan sama Pasal 5 (1) UU No. 14/1970).
  • Putusan Harus Disertai Alasan-alasan. Dalam hal pemberian putusan , semua putusan pengadilan harus memuat alasan alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, Pasal 618 RBg.
  1. Beracara Dikenakan Biaya. Berperkara pada asasnya dikenakan biaya Pasal 4 (2), UU No. 14/1970). Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan untuk para pihak serta biaya materai. Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma cuma prodeo
  1. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan. Para pihak tidak harus diwakilkan oleh advokat, melainkan dapat maju sendiri sebagai prinsipal.

Perhatian:

  • Pengetahuan mengenai hukum acara perdata bagi profesi advokat diuji saat ujian advokat.
  • Di bawah ini merupakan simulasi soal ujian advokat hukum perdata untuk menguji kemampuan calon advokat.
  • Soal-soal di bawah ini bukan merupakan soal yang sebenarnya dan hanya merupakan soal simulasi belaka yang tidak menjamin kelulusan calon advokat walaupun berhasil menjawab soal-soal ini.
  • Keberhasilan tergantung kemampuan calon advokat, sehingga perlu mempersiapkan diri dengan banyak belajar.

Results

Selamat Anda berhasil lulus dalam tes ini.

Artikel Terkait

Mohon maaf, Anda belum berhasil lulus dalam tes ini, silakan coba kembali.

Artikel Terkait

#1. Eksepsi mengenai kekuasaan relatif harus diajukan pada saat sebelum tergugat ...

#2. Secara garis besar setiap perkara yang diajukan melalui Pengadilan Negeri terdiri dari 2 (dua) macam perkara, yaitu perkara yang ada sengketa dan perkara yang tidak ada sengketa. Perkara yang tidak ada sengketa disebut dengan ...

#3. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diatur dalam ...

#4. Pengajuan gugatan melalui pengadilan negeri dengan mempergunakan advokat pada dasarnya adalah bersifat ...

#5. Dalam mengadili perkara perdata, hakim bersifat ...

#6. Tergugat atau kuasa hukumnya dapat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan (kompetensi) relatif pengadilan yang memeriksa perkara gugatan pada saat ...

#7. Yang menyumpah saksi dalam persidangan adalah ...

#8. Dalam Hukum Acara Perdata dikenal dua macam kompetensi, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi ...

#9. Alat bukti yang penting dan utama dalam perkara perdata adalah ...

#10. Apabila seseorang pindah tempat kediaman tanpa meninggalkan alamat baru, sehingga tempat tinggal atau kediamannya yang baru tidak diketahui, maka gugatan terhadap orang bersangkutan diajukan melalui pengadilan negeri ...

#11. Penggugat adalah ...

#12. Tatacara pengajuan gugatan tertulis diatur dalam ...

Gugatan Tertulis Pasal 118 HIR/142 RBg.
Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya

Artikel Terkait

#13. Perkara yang ada sengketanya disebut dengan ...

#14. Surat kuasa khusus dapat dibuat dengan akta di bawah tangan atau dengan ...

#15. Hak tergugat untuk mengajukan gugat balik di dalam hukum acara perdata dikenal dengan istilah gugatan ...

#16. Dalam hukum acara perdata berlaku suatu prinsip bahwa pihak berperkara wajib membayar biaya perkara, namun bagi pihak yang tidak mampu diberi kesempatan untuk berperkara secara cuma-cuma yang dikenal dengan istilah ...

#17. Yang melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara adalah ...

#18. Bila pada hari sidang yang ditentukan oleh hakim, penggugat atau para penggugat tidak hadir, maka gugatan menjadi ...

#19. Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek adalah ...

#20. Berdasarkan Pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat alat-alat bukti sebagai pembuktian di Persidangan, yaitu ...

Mengenai alat bukti yang diakui dalam Hukum AcaraPerdata, diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUHPerdata,Pasal 164 HIR, yang terdiri dari: bukti tulisan, buti saksi,persangkaan, pengakuan, sumpah

Artikel Terkait

#21. Masuknya pihak ketiga agar tergugat dapat bebas dari penuntutan yang dapat merugikan tergugat disebut dengan ...

#22. Apabila sebuah Ruko yang sedang disewakan kepada orang lain dikenakan Sita Eksekusi, maka yang berhak mengajukan bantahan terhadap Sita Eksekusi ini adalah ...

Landasan upaya perlawanan terhadap permohonan yang merugikan kepentingan orang lain, merujuk secara analogi kepada Pasal 378 Rv, atau Pasal 195 ayat (6) HIR untuk menghindari terbitnya penetapan yang keliru, sehingga memberihak kepada orang yang merasa dirugikan kepentingannya untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang bersifat semu atau quasi derden verzet selama proses pemeriksaan permohonan berlangsung.

Yang dimaksud derden verzet adalah perlawanan (dari) pihak ketiga. Memang pada azasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Terhadap putusan tersebut, pihak yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan (derden verzet) ke Hakim Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.

Caranya, pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara (pasal 379 Rv). Apabila perlawanan tersebut dikabulkan maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut haruslah diperbaiki (pasal 382 Rv). Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri, dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Artikel Terkait

#23. Salah satu contoh jenis kompetensi absolut adalah soal kompetensi antara Pengadilan Negeri Bogor dengan ...

#24. Apabila dalam suatu perkara ada 5(lima) Tergugat, dimana 2(dua) orang tergugat berdomisili di Jakarta Pusat, sedangkan 3(tiga) orang lain tergugat, masing-masing berdomisili di Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Dalam keadaan seperti ini sebaiknya gugatan diajukan melalui Pengadilan Negeri ...

#25. Dalam hal perkara dinyatakan gugur, maka hak Penggugat untuk mengajukan kembali gugatan

#26. Eksepsi Absolut hanya dapat diajukan ...

#27. Letak kekuatan pembuktian dengan surat adalah terletak pada ...

#28. Yang menanggung biaya atau ongkos ahli adalah ...

#29. Petitum adalah ....

#30. Keterangan saksi ahli adalah ...

finish

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.