Simulasi Soal Ujian Advokat Hukum Acara Perdata

Diposting pada

Hukum perdata atau hukum privat, berarti menyangkut hubungan antar orang, orang dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok di mana peran serta negara sangat minimal atau tidak ikut campur sama sekali.

Tidak ikut campurnya negara ditunjukkan dalam hakim yang bersifat pasif dalam mengadili. Negara tidak boleh memutus di luar gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Hukum perdata, yakni ketetapan yang mengatur hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat. Istilah hukum perdata di negara Indonesia berasal dari Bahasa Belanda “Bugelijk Recht” yang sumbernya pada Burgerlik Wetboek atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Menurut Prof. Subekti, hukum perdata adalah segala hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan.

Hukum acara perdata merupakan serangkaian kaidah, prosedur dan peraturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan formil hukum perdata dalam tata hukum positif sebuah negara.

Wirjono Projodikoro mengartikan hukum acara perdata sebagai rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan bagaimana cara pengadilan tersebut harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Sudikno Martokusumo menyebutkan hukum acar aperdata sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim.

Sumber-sumber hukum dalam acara perdata

  • HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement ) Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Pengadilan Sipil
  • RBg Rechtsglement voor de Buitengewesten ) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951.
  • Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
  • Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009perubahan kedua atas Undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum .
  • Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
  • Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
  • Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • BW ( Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  • Yurisprudensi
  • Adat kebiasaan Hakim dalam Memeriksa Perkara
  • Perjanjian Internasional
  • Doktrin Ilmu Pengetahuan
  • Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Asas-asas yang dikenal dalam hukum acara perdata

  • Hakim Bersifat Menunggu judex ne procedat ex officio). Ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima dan mengadili sesuatu perkara .
  • Hakim Bersifat Pasif ( Pasal 5 UU No. 14/1970).
  • Persidangan Bersifat Terbuka untuk Umum. Sebelum perkara mulai disidangkan maka Ketua Majelis Hakim harus menyatakan bahwa sidang harus dinyatakan dibuka ” dan terbuka untuk umum Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
  • Mendengar Kedua Belah Pihak (Audi at Alteram Partem) di mana kedua belah pihak yang bersengketa harus didengar, diperhatikan, dan diperlakukan sama Pasal 5 (1) UU No. 14/1970).
  • Putusan Harus Disertai Alasan-alasan. Dalam hal pemberian putusan , semua putusan pengadilan harus memuat alasan alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili Pasal 25 UU Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, Pasal 618 RBg.
  1. Beracara Dikenakan Biaya. Berperkara pada asasnya dikenakan biaya Pasal 4 (2), UU No. 14/1970). Biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan untuk para pihak serta biaya materai. Mereka yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma cuma prodeo
  1. Tidak Ada Keharusan Mewakilkan. Para pihak tidak harus diwakilkan oleh advokat, melainkan dapat maju sendiri sebagai prinsipal.

Pengetahuan mengenai hukum acara perdata bagi profesi advokat diuji saat ujian advokat. Di bawah ini merupakan simulasi soal ujian advokat hukum perdata untuk menguji kemampuan calon advokat. Soal-soal di bawah ini bukan merupakan soal yang sebenarnya dan hanya merupakan soal simulasi belaka yang tidak menjamin kelulusan calon advokat walaupun berhasil menjawab soal-soal ini. Keberhasilan tergantung kemampuan calon advokat, sehingga perlu mempersiapkan diri dengan banyak belajar.

START QUIZ

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.