Berawal dari Surat Polisi, Kampus UNKHAIR Pecat Empat Mahasiswanya

Diposting pada

Adalah surat Kepala Kepolisian Resor Ternate Nomor B/52B/XII/2019/Res Ternate tanggal 12 Desember 2019 perihal Surat Pemberitahuan, yang menjadi dasar pertimbangan kampus Universitas Khairun (Unkhair) mengeluarkan surat pemecatan atau putus studi (drop out) terhadap empat mahasiswanya. SK tersebut bernomor 1860/UN44/KP/2019 yang ditandatangani oleh Rektor Dr. Husen Alting.

Mahasiswa dituduh melakukan perbuatan tidak patut yang mencederai nama baik Universitas Khairun berupa turut serta dalam aksi unjuk rasa mendukung “Pembebasan West Papua” pada tanggal 2 Desember 2019 yang mengarah kepada tindak pidana makar dan atau tindak pidana mengganggu ketertiban umum.

119 organisasi dari seluruh Indonesia membuat pernyataan bersama mengecam kampus Unkhair yang dinilai bertindak melampaui prosedur dengan menjadikan surat pemberitahuan dari kepolisian sebagai dasar. Padahal seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana apabila belum ada putusan pengadilan.

Hal ini memberikan kesan bahwa pemecatan ini seolah “pesanan” dari aparat yang membuat kebebasan akademik di kampus Unkhair dipertanyakan.

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan “dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan. Selanjutnya ayat (3) mengatur pelaksanaannya merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.

Apalagi dalam melakukan demonstrasi, mahasiswa tidak mengatasnamakan kampus dan belum ada putusan pengadilan bahwa mereka melakukan tindak pidana. Mahasiswa juga belum pernah mendapatkan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis.

“Pasal 74 ayat (1) Peraturan Rektor No. 1714/UN44/KR.06/2017 tentang Peraturan Akademik bahwa tahapan sanksi dimulai dari: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis. Pada ayat (2) disebutkan sanksi akademik berupa: (a) tidak diizinkan mengikuti kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik lain, (b) tidak boleh mengikuti ujian semester, (c) pembatalan mata kuliah tertentu, (d) pembatalan skripsi/tugas akhir dan karya ilmiah lain, (e) diberhentikan sebagai mahasiswa yang menjadi salah satu alasan pelanggaran yang dilakukan ke-4 mahasiswa tersebut.” tulis pihak mahasiswa dalam rilis yang beredar di media sosial.

Atas dasar ini, sanksi DO dianggap tidak prosedural bahkan dengan indikator peraturan yang berlaku di internal Unkhair iut sendiri.

Kebebasan berpendapat seharusnya dilindungi oleh undang-undang karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kampus seharusnya menjadi tempat yang paling aman mengekspresikan pendapat, tapi nyatanya petinggi kampus Unkhair berkata lain.

Atas DO ini, pihak mahasiswa menggelar aksi protes di depan kampus Unkhair pada 30 Desember 2019 yang diwarnai oleh pembubaran paksa dan pemukulan mahasiswa oleh pihak keamanan kampus. Hal ini semakin menambah runyam situasi mengingat cara-cara kekerasan justru dipertontonkan oleh dunia akademik.

Pihak mahasiswa berencana akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan mengadukan kampus Unkhair ke sejumlah lembaga terkait.

Artikel Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.