Hepii.com – Setelah lama diwacanakan, pemerintah akhirnya mengambil keputusan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Senin (8/5/2017).
| Kredit foto: hizbut-tahrir.or.id |
Alasannya, HTI mengusus asas Islam, mengusung tujuan mendirikan khilafah dan negara Islam dengan menolak asas Pancasila. Hal ini dianggap bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas. UU Ormas memang mewajibkan ormas harus berasaskan Pancasila.
“Mencermati berbagai pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI,” kata Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, Senin (8/5) di Kemekopolhukam, Jakarta.
Sejumlah pihak menilai yang lebih penting bukan hanya membubarkan HTI secara fisik, namun menangkal ideologi HTI yang sudah terlanjur masuk ke sekolah-sekolah.
“Sejak TK, banyak anak yang dicuci otak dengan doktrin. Kebanggaan berlebih terhadap agama dengan menjatuhkan agama lain yang berbeda, menjadikan kebencian setahap demi setahap dipupuk di otak mereka,” kata penulis, Denny Siregar.
Namun, pihak lain menganggap pembubaran HTI tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan dapat menambah masalah.
Dikutip dari CNN.com, Teguh Tw melalui Facebook mengatakan, “membubarkan itu tidak menyelesaikan masalah, karena mereka bisa ganti nama, yang penting adalah adanya program deradikalisasi dan penguatan pendidikan kewarganegaraan bagi siswa di Indonesia.”
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengumumkan pihaknya sedang mempersiapkan langkah hukum menolak pembubaran. Selama pembubaran belum berkekuatan hukum tetap, maka HTI tidak bisa dibubarkan.
“Kalau mereka (pemerintah) ambil langkah hukum, kami juga ambil langkah hukum,” kata Ismail dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (8/5/2017), dilansir dari CNN.com.
Menurut Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal, HTI tak bisa berlindung di balik demokrasi. Sebab, selama ini kelompok HTI kerap mengutuk dan mengkafirkan demokrasi.
“HTI men-thoghut-kan demokrasi dan konstitusi RI. Tapi pas dibubarin berlindung di balik demokrasi dan konstitusi, yang mereka kafir-kafirkan.” tulis Sahal di akun Twitter-nya.
Kapan FPI Dibubarkan?
Yang menarik, Front Pembela Islam (FPI) yang memiliki jejak rekam lebih banyak melakukan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan agama lain, justru tidak dibubarkan. Padahal, selama ini FPI lebih aktif menebarkan kebencian terhadap kelompok agama lain. Tidak tanggung-tanggung, penyebaran kebencian itu disertai dengan kekerasan, misalnya memblokir pembangunan gereja.
Saat ditanya soal pembubaran FPI oleh wartawan, Wiranto menjawab pendek.
“Yang lain terus dipelajari, gak usah semua. Satu-satu,” tuturnya.
Daftar kekerasan FPI bisa dilihat di sini: https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_aksi_Front_Pembela_Islam. Ratusan kekerasan yang dilakukan oleh FPI sejak tahun 2000 dalam menyerang kelompok lain.
Pada tahun 2013, publik dikejutkan dengan bocoran Wikileaks yang menyebutkan FPI adalah alat BIN dan POLRI dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan vigilanter. FPI juga disebut-sebut kerap meminta uang keamanan terhadap klub malam dan pemimpin redaksi Majalah Playboy Indonesia Erwin Arnada. Erwin bicara blak-blakan soal kasus pemerasan tersebut melalui serial twitnya di Twitter pada 12 Februari 2012.
Pendirian FPI bermula dari pembentukan Pam Swarkasa yang diinisiasi oleh sejumlah petinggi militer untuk menggalang kerusuhan dan kontra reformasi 98.
Dalam buku JEJAK KUDETA (1997-2005): Catatan Harian Jenderal (Purn) TNI Djadja Suparman Hal: 309), diungkapkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2000, di kamar 620 di sebuah hotel terjadi rapat yang dihadiri Wiranto, Djaja Suparman, Sjafrie Syamsudin, Zaky Makarim, Fuad Bawazier, Hariman Siregar, Muslim Abdurahman, Burzah Zarnubi, Habib Rizieq,Egy Sudjana dan sejumlah ormas lainnya.
Rapat tersebut membahas rencana mendorong aksi separatis di berbagai kota, provokasi terhadap aksi mahasiswa yang menuntut Suharto diadili, serta menunggangi aksi tersebut agar berubah menjadi kerusuhan yang anarkistis. Aksi anarkistis tersebut harus menyebar diseluruh kota. Tugas Habib Rizieq adalah melakukan mobilisasi dan sweeping agar kerusuhan makin meluas.
Informasi ini tentunya sudah cukup menjelaskan mengapa sepertinya FPI akan sangat sulit dibubarkan. Jangankan dibubarkan, diproses hukum dalam kasus pornografi saja sangat sulit. Baru-baru ini, Habib Rizieq bahkan melenggang bebas keluar negeri.
Koneksi FPI tidak hanya ke petinggi militer saja, tetapi juga ke pengusaha kelas kakap. FPI menjalin relasi yang dekat dengan Hary Tanoesoedibjo yang punya koneksi langsung ke Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Tidak hanya itu, salah seorang petinggi FPI Munarman juga adalah pengacara Freeport, raksasa pertambangan yang sudah bercokol di bumi Papua sejak 1967.